Anggarkan Rp3 Miliar untuk P4GN, Wawali Indra Gobel Instruksikan Lurah Fokus Tekan Kasus Narkoba di Kelurahan

BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kota Gorontalo mendorong penguatan kebijakan dan alokasi anggaran di tingkat kelurahan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Komitmen ini ditegaskan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Intervensi Sumber Daya Pembangunan Desa oleh BNN Kota Gorontalo di Grand Q Hotel Gorontalo, Jumat (13/11/2026).

Di hadapan Kepala BNN Kota Gorontalo Kombes Pol. Fikri Sjafri, Asisten I Setda Kota Gorontalo Iskandar Moerad, dan seluruh lurah, Indra mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan statistik kasus narkotika di wilayahnya yang relatif rendah.

“Kasus-kasus narkotika di Kota Gorontalo ini kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain memang kecil. Tapi kita tidak boleh anggap enteng. Karena bukan narkotikanya, tapi oknum-oknumnya itu yang bertujuan untuk merusak generasi bangsa kita, itulah yang harus kita waspadai,” tegas Indra.

Ia menyoroti bahwa masuknya pengaruh buruk sering berawal dari minuman beralkohol, yang diperparah jika anak-anak muda dibiarkan berkumpul tanpa aktivitas produktif.

“Awal mulanya yang bisa merusak masyarakat, khususnya generasi-generasi penerus kita itu, tidak lepas dengan yang namanya minuman beralkohol. Kalau sudah nongkrong, misalnya pagi-pagi nongkrong tidak ada kegiatan, ngobrol-ngobrol, ada satu orang masuk situ ngobrol, akhirnya disusupin,” ujarnya.

Indra juga mengaitkan isu keamanan dan bebas narkoba ini dengan visi ekonomi dan pariwisata daerah.

“Infrastruktur kita benahi agar semua wisatawan yang ingin ke Gorontalo, kota yang pertama kali dituju adalah Kota Gorontalo. Itulah tugas kita semua memastikan masyarakat siap menerima tamu yang akan membantu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya lewat keamanan dan bebas dari yang namanya narkoba,” katanya.

Untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2026, Pemkot Gorontalo telah mengalokasikan anggaran Rp3.037.522.167 yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara khusus, Indra meminta para lurah menyisihkan sebagian dari alokasi anggaran kelurahan (berkisar Rp200 juta) untuk program pencegahan berbasis pemetaan kerawanan.

“Pikirkan program apa, anggarkan dari Rp200 juta itu, bikin program, dan koordinasi dengan BNN Kota. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Contoh di Kelurahan, karena yang sudah ada kasus paling banyak di sana, dengan adanya program ini kita targetkan ada penurunan,” ucap Indra.

Wakil Wali Kota menegaskan, ukuran keberhasilan P4GN bukanlah pada habisnya anggaran atau sekadar sosialisasi, melainkan penurunan angka kasus nyata di lapangan.

“Bukan hanya penganggaran, buat kegiatan, baru anggaran sudah terserap lalu selesai. Tidak. Tapi kita lihat efek dari program yang kita laksanakan itu di bulan-bulan berikutnya, kasusnya menurun atau tidak. Di situlah baru kita bisa lihat ukuran keberhasilan dari program ini,” tandasnya.

Meski mendorong pemakaian dana kelurahan, Indra mengingatkan agar pengelolaannya tetap mematuhi aturan.

“Penganggaran harus tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, ruang lingkup kegiatan kelurahan, klasifikasi belanja, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku,” jelasnya.

Menutup pemaparannya, Indra menginstruksikan seluruh jajaran lintas sektor untuk bersinergi dan memperkuat evaluasi.

“Setiap intervensi harus dapat dinilai efektivitasnya dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Saya juga berharap hasil evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret,” pungkasnya. [Zaki]