Momen HKN 2026, Adhan Dambea Siapkan Rp21,3 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Warga Kota Gorontalo

BUTOTA, GORONTALO KOTA – Momentum Hari Kesehatan Nasional Tahun 2027, Pemerintah Kota Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., melalui penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP Pemda dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) prioritas Kota Gorontalo tahun 2027.

Dalam sambutannya, Wali Kota Adhan Dambea menyampaikan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar program administratif pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Hingga saat ini sebanyak 208.000 jiwa masyarakat Kota Gorontalo telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 194.083 peserta atau sekitar 93,82 persen tercatat sebagai peserta aktif,” kata Adhan.

” Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan masyarakat,” sambung dia.

Tidak berhenti sampai di situ, Pemerintah Kota Gorontalo juga berkomitmen meningkatkan kepesertaan melalui dukungan pembiayaan daerah, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, seperti penyandang disabilitas, warga lanjut usia, masyarakat terlantar, serta kelompok pekerja informal.

” Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemkot Gorontalo mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan tahun 2027 sebesar Rp21.319.920.000,” kata Adhan.

“Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan dapat mendaftarkan sekitar 47.000 jiwa masyarakat Kota Gorontalo pada tahun 2027, sekaligus mendorong peningkatan jumlah peserta JKN-KIS yang aktif,” lanjutnya.

Adhan menegaskan, keberlanjutan program jaminan kesehatan membutuhkan dukungan pendanaan daerah yang kuat agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya tanggung jawab para pemberi kerja atau pengusaha dalam memastikan pekerja beserta keluarganya memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Gorontalo, lanjutnya, turut memberikan asistensi kepada pekerja informal agar dapat terdaftar dalam program JKN-KIS.

Komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Kota Gorontalo tercatat sebagai salah satu daerah yang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian cakupan sebesar 98 persen. Penghargaan tersebut masuk dalam kategori utama dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan melalui program JKN-KIS.

Meski demikian, Adhan menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Hal terpenting adalah bagaimana capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan yang semakin optimal.

Ia berharap, melalui penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, para pengusaha, serta seluruh pemangku kepentingan, penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Gorontalo dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Harapan kita, melalui optimalisasi pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan, dapat tercipta masyarakat Kota Gorontalo yang sehat dan kuat,” harap Adhan.

Penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP Pemda untuk prioritas tahun 2027 tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi. [YYL]