BUTOTA, GORONTALO KOTA – Kesakralan Pulanga, gelar adat tertinggi di Gorontalo, tengah menjadi sorotan. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka mengkritik fenomena pemberian gelar kehormatan ini yang belakangan dinilai makin diobral dan jauh dari nilai filosofisnya.
Di hadapan para pejabat Pemerintah Kota dan tokoh adat Gorontalo, tokoh yang dikenal vokal ini mengingatkan pentingnya menjaga Marwah peninggalan leluhur. Menurutnya, gelar adat bukanlah komoditas yang bisa diberikan sembarangan kepada siapa saja, karena hal itu justru merendahkan wibawa adat itu sendiri.
“Kita harus menjaga marwah dan wibawa adat ini, tidak boleh sembarangan memberikan gelar adat, sehingga membuatnya jadi murahan,” tegas Adhan.
Adhan secara khusus menyoroti kelaziman pemberian gelar adat bagi Kepala Daerah yang baru menjabat. Idealnya, penganugerahan Pulanga dilakukan di akhir masa jabatan. Hal ini penting agar masyarakat dan pemangku adat dapat menilai secara objektif ilomata atau karya nyata sang pemimpin selama ia berkuasa.
Falsafah adat Gorontalo yang berbunyi Aadati hula-hula to Sara’, Sara’ hula-hula to Kuru’ani”, (Adat bersendikan Syara’, Syara’ bersendikan Kitabullah) lanjut Adhan, harus dimaknai sebagai beban moral dan spiritual yang sangat berat bagi penyandangnya.
Konsekuensi memikul gelar Pulanga diakui Adhan tidaklah main-main. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa dirinya hingga kini kukuh menolak anugerah tersebut. Ia merasa belum sanggup memenuhi rentetan pantangan dan etika ketat yang melekat pada gelar itu.
“Saya takut melanggarnya, yang sudah terima gelar adat. Kata Pak David, nyanyi-nyanyi saja tidak boleh, termasuk pake celana pendek,” ungkapnya blak-blakan.
Adhan pun mengkritik praktik penganugerahan Pulanga yang dinilainya makin melenceng. Menurut pengamatannya, gelar ini seringkali diberikan secara serampangan, tanpa melihat rekam jejak kinerja, dan parahnya lagi, tak jarang diberikan kepada tokoh dari luar Gorontalo.
Puncak kekritisan Adhan ini bermuara pada polemik rencana penganugerahan gelar adat kepada Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat pagi. Isu ini mencuat setelah seorang tokoh adat mempertanyakan keabsahan prosedural acara tersebut.
Dalam aturan adat Gorontalo, terdapat ketentuan tegas: jika penerima Pulanga berasal dari Kabupaten Gorontalo, maka prosesi penobatannya mutlak harus dipimpin oleh pemangku adat dari Kota Gorontalo, begitu pula sebaliknya.
Merespons kabar ini, Adhan Dambea langsung menghubungi Bate (pemuka adat) Kota Gorontalo untuk meminta klarifikasi. Dari komunikasi tersebut, terindikasi kuat adanya pelanggaran prosedur adat dalam rencana penobatan Bupati Gorontalo. Buntut dari dugaan penyimpangan prosedur ini, para pemangku adat Kota Gorontalo dilaporkan tidak akan menghadiri acara tersebut.
Sikap absennya pemangku adat Kota Gorontalo ini memantik tanda tanya besar di publik. Jika tata cara penobatannya dinilai melanggar pakem, apakah gelar adat yang disematkan kepada Bupati Gorontalo Sofyan Puhi pagi ini masih memiliki legitimasi dan sah secara adat? [Adv]
