BUTOTA – GORONTALO KAB, – Aliansi Peduli Keadilan dan Pembanguan Daerah (APKPD) Gorontalo menyoroti keras pola belanja makan dan minum Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2026 yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, bahkan berpotensi mencederai rasa adil bagi masyarakat.
Koordinator APKPD Gorontalo Wahyu Pilobu mengatakan bahwa belanja konsumsi tersebar dalam ratusan paket kecil, namun secara akumulatif mencapai angka fantastis.
“ Total belanja makan dan minum tercatat sekitar Rp5,7 miliar, tersebar dalam 261 paket kegiatan di berbagai OPD. Tidak mencolok, tidak spektakuler, tapi justru di situlah letak persoalannya,” Kata Wahyu.
Kata Wahyu, pihaknya sudah melakukan penelusuran terhadap data Sirup untuk tahun anggaran 2026 untuk Kabupaten Gorontalo dan menunjukkan fakta yang patut dicermati. Menurutnya, secara spesifik pola ini mencerminkan praktik anggaran yang secara kasat mata tampak wajar, namun menyimpan persoalan serius ketika dilihat secara keseluruhan.
“Ini bukan soal satu paket besar, tapi ratusan paket kecil yang terus diulang. Kalau satu kegiatan Rp15 juta mungkin terlihat kecil, tapi ketika jumlahnya ratusan, ini menjadi angka miliaran dengan nilai yang relatif seragam,” ungkap Wahyu.
“ Pola nilai yang relatif kecil dan seragam menimbulkan pertanyaan penting, apakah ini murni kebutuhan operasional, atau ada kecenderungan pemecahan paket?. Kita juga memahami dalam praktik pengadaan, pemecahan paket sering dikaitkan dengan kemudahan proses pengadaan langsung, percepatan realisasi anggaran dan fleksibilitas penggunaan. namun di sisi lain, pola ini juga berpotensi mengurangi transparansi, menyulitkan pengawasan public dan membuat total belanja sulit terdeteksi,” lanjutnya.
Wahyu menjelaskan, berbeda dengan proyek infrastruktur atau pengadaan besar lainnya, belanja makan minum jarang menjadi objek evaluasi serius. Padahal hampir semua kegiatan pemerintah menyertakan konsumsi, frekuensinya tinggi dan nilainya terus berulang setiap tahun. Kata Wahyu, tanpa pengendalian, belanja ini akan terus tumbuh secara otomatis.
“Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh kegiatan itu benar-benar membutuhkan konsumsi dalam skala seperti ini? Di mana letak efisiensi yang selama ini digaungkan?. Secara aturan, belanja makan minum memang diperbolehkan sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan. Namun, perlu ditekankan bahwa persoalan utama bukan pada legalitas, melainkan pada kepatutan dan prioritas,” Tekan Wahyu.
“Semua ini mungkin sah secara administrasi. Tapi apakah pantas secara moral anggaran? Itu yang harus dijawab,” bilang Wahyu.
Dalam konteks ini kata Wahyu, ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari serapan, tetapi juga dari kebermanfaatan, efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“ Berdasarkan data BPS tahun 2025, Kabupaten Gorontalo masih berada dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Gorontalo, dengan persentase kemiskinan yang berada di kisaran dua digit. Artinya, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, tekanan kebutuhan dasar dan tuntutan peningkatan kesejahteraan, pemerintah daerah justru mengalokasikan miliaran rupiah untuk belanja konsumsi,” urai Wahyu.
“Di satu sisi masyarakat masih bergelut dengan kebutuhan dasar, di sisi lain anggaran untuk makan minum kegiatan justru mengalir dalam jumlah besar. Ini soal sensitivitas anggaran terhadap kondisi rakyat,” ungkapnya.
Wahyu menegaskan bahwa belanja makan minum buakan sesuatu yang salah. Dalam banyak kegiatan, konsumsi memang menjadi kebutuhan operasional.
“ Namun jika dilihat antara kebutuhan dan efisiensi, apakah ada standar yang mengatur batas kewajaran jika benar miliaran rupiah diperlukan untuk makan minum? Hal ini yang harus dievaluasi agar kita mengetahui batasan antara kebutuhan dan pemborosoan, sebab yang kecil jika berulang dan tersebar itu bisa sangat besar,” Tegas Wahyu
Sekertaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur kertika diklarifikasi mengatakan, anggaran makan minum itu terlihat banyak karena ditumpuk. Menurutnya, konsep efisiensi kalau disebar per OPD, bacaannya tidak seperti itu.
“ Sebenarnya ini kalau disebar diOPD, bacaannya tidak jadi begitu. Justru efisiensi itu, maka semua (anggaran,red) dipusatkan. Perdis luar daerah, makan minum dipusatkan sehingga semua OPD yang memerlukan konsumsi itu semua menyurati ke saya, nanti kemudian ditindaklanjuti oleh bagian umum,” Kata Sugondo melalui saluran WhatsAppnya.
“ Makan minum jadi banyak itu karena ditumpuk, sebenarnya bukan banyak itu kalau dia dianggarkan berdasarkan per OPD, justru tidak begitu malah lebih besar dari itu. Maka pola salah satu strategi kami mengefisien itu adalah anggarannya ditumpuk di umum,” Tutup Sugondo. [JFR]
