BUTOTA – OPINI | Pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo ke 352, saya tidak hanya ingin merefleksikan mengenai perjalanan panjang Kerajaan Limboto (Tahun 1663) dan Kabupaten Gorontalo hari ini, tapi juga mengaitkannya dengan latar belakang historis Bupati Gorontalo yang dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak tantangan bahkan turbulensi. Dalam konteks itu, relasi nilai historis bisa dibaca serempak dengan tipologi kepemimpinan Bupati Gorontalo, apakah akan dapat adaptif pada tantangan atau misalnya lebih berada pada sifat “menunggu” seperti kepala daerah lainnya.
Jejak Awal: Pendidikan, Bengkel Elektronik, dan Ruang Sosial di Luwoo
Sofyan Puhi atau biasa disapa Ka Opi. Mengapa saya menulis soal Ka Opi? Karena belum banyak yang mengulas tentang dirinya yang kini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo, yang hari ini berulang tahun ke-352. Ka Opi, begitu kami memanggil namanya.
Ka Opi menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Luwoo pada tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Negeri Telaga dan menamatkannya pada tahun 1979. Setelah itu, ia menamatkan pendidikan di Sekolah Teknik Menengah Negeri Gorontalo pada tahun 1982.
Setelah selesai dari STM Gorontalo jurusan Elektronika, Sofyan berangkat ke Manado untuk meneruskan kuliah Teknik Elektro di sana. Ia tinggal di Mahawu, tempat banyak orang Luwoo menetap. Setelah malang melintang di Manado, Ka Opi akhirnya pulang kampung ke Luwoo. Di rumahnya, ia membuka bengkel reparasi elektronik. Mulai dari televisi, radio, kipas angin hingga kulkas, semuanya mampu ia perbaiki. Selain menjalani profesi sebagai tukang reparasi elektronik, Ka Opi juga sangat aktif dalam kegiatan kepemudaan di Masjid Baiturridha, masjid di kompleks kami yang jaraknya sekitar 250 meter.
Keahlian Ka Opi tersebut yang saya lihat setiap hari, sebab di Luwoo I, hanya rumahnya yang satu-satunya memiliki televisi. Jadi, kami anak-anak setelah magrib berjejer duduk di lantai ruang keluarganya sambil menonton televisi, sekitar 15–20 anak. Apalagi saat film kartun, rumahnya pasti dipenuhi anak-anak. Saya sering di rumahnya karena rumah kami berdekatan, sekitar 50 meter jaraknya. Keahlian di bidang elektronika inilah yang kemudian menjadi inspirasi saya untuk masuk STM Palu Jurusan Teknik Elektro dan melanjutkan ke jenjang Sarjana Teknik Elektro di Yogyakarta.
Akar Keluarga, Kaderisasi Politik, dan Tradisi “Ambuwa”
Ibunya bernama Tien Bahuwa, yang menjadi kepala sekolah saya di TK Sartika Luwoo sekitar tahun 1985. Ayahnya bernama Guru Ba’u, yang juga seorang guru sekolah. Ka Opi juga memiliki paman bernama Abdul Djabbar Bahuwa atau Om Bari, adik kandung ibunya. Om Bari inilah yang banyak memengaruhi pemikiran, gaya, dan bahkan ideologi Sofyan. Praktisnya, Om Bari adalah guru politik Sofyan Puhi.
Om Bari pada era tahun 70-an adalah politisi yang pernah duduk di DPRD Kabupaten Gorontalo mewakili Partai NU. Setelah partai NU berfusi ke PPP, Om Bari pun terlibat secara aktif. Selain mewakili NU, Om Bari juga merupakan kader ideologis Syarikat Islam. Luwoo adalah salah satu basis Syarikat Islam di Gorontalo saat itu.
Haluan partai tersebut berbeda dengan ayah saya yang notabene adalah PNS sehingga “wajib” saat itu harus Golkar. Jadi, kalau siang sampai sore jadwal saya di rumah adalah membaca buku-buku perkaderan tentang Golkar (karena hanya itu buku yang tersedia saat itu), malamnya saya menonton di rumah Ka Opi sambil mendengarkan pembicaraan soal PPP.
Kaderisasi politik Om Bari terhadap Ka Opi bukan hanya soal ideologi, tetapi juga tentang bagaimana komunikasi politik secara kultural dijalankan. Om Bari saat itu adalah salah satu tokoh masyarakat yang hafal semua garis keluarga di Telaga. Jika ada pesta pernikahan atau acara duka termasuk aruwa, Om Bari selalu hadir, dan Ka Opi biasanya ikut mendampingi. Setelah aruwa atau pesta pernikahan selesai, biasanya dilanjutkan dengan pembicaraan hangat tentang situasi sosial politik yang berkembang saat itu. Pada momen-momen ritual keagamaan itulah Ka Opi dididik dan diperkenalkan secara lebih mendalam dengan masyarakat. Proses kaderisasi harian itulah yang mengantarkan Ka Opi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gorontalo mewakili PPP pada tahun 1997.
Dinamika Politik dan Keputusan-keputusan Penentu
Saat Provinsi Gorontalo terbentuk, pengisian anggota DPRD Provinsi pun berlangsung. Om Bari menduduki kursi Wakil Ketua dari PPP. Dari Luwoo sendiri, ada sekitar lima orang yang menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, termasuk Ahmad Djaina yang mewakili PSII. Sofyan sengaja tidak mengisi kursi DPRD Provinsi karena pamannya sudah mewakili PPP. Memang tradisi keluarga mereka tidak menghendaki penggunaan model nepotisme untuk jabatan publik. Mereka memilih berjuang walaupun dalam keadaan sedang tidak berpihak.
Ka Opi kemudian pada tahun 2005 ikut menjadi calon Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Gorontalo berpasangan dengan David Bobihoe, dan akhirnya mereka terpilih untuk periode 2005–2010. Namun, karena mungkin merasa bahwa David akan berpasangan dengan orang lain pada periode berikut, dirinya memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati untuk maju ke DPRD Provinsi Gorontalo. Pengunduran diri itu diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo. Ka Opi pun terpilih dengan jumlah suara sekitar 13 ribu dan dilantik pada 26 Agustus 2009. Setahun berikutnya, David berpasangan dengan Tonny Junus pada Pilkada dan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo untuk periode 2010–2015.
Setelah Tonny Junus menyelesaikan masa jabatannya bersama David Bobihoe pada tahun 2015, Tonny Junus menggandeng Sofyan Puhi untuk berpasangan dalam Pilkada 2015. Saat itu, Nelson Pomalingo–Fadli Hasan menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan 65.650 suara dan terpaut 1.146 suara dari pasangan Tonny S. Junus–Sofyan Puhi yang memperoleh 64.504 suara.
Walaupun kalah dan mengalami pasang surut dalam karier politiknya, Ka Opi tidak patah semangat dalam memperjuangkan agenda partai. Proses kaderisasinya ia mulai sejak muda, lalu dipercaya sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gorontalo dari 1990 hingga 2000, dan kemudian sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo pada 2000–2005. Komunikasi dan gaya berpolitik yang “aruti” inilah yang membuatnya meraih kepercayaan sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo periode 2005–2010. Tetapi turbulensi politik internal PPP menyebabkan dirinya harus pindah ke Partai NasDem atas undangan Rachmat Gobel. Ia kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2019 dan bahkan didaulat mewakili NasDem untuk duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019–2024.
Selama kariernya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pola komunikasi dan gaya berpolitiknya tidak berubah: tetap mengedepankan “ambuwa” untuk memutuskan sebuah kebijakan, tanpa perlu mengeluarkan narasi yang menegangkan. Pembawaan yang humble menjadikan dirinya mudah diterima lintas partai dan kalangan.
Jelang Pilkada 2024, ia menerima “penugasan” dari partai untuk maju menjadi Bupati. Pasangannya adalah Tonny Junus, yang pada tahun 2005 merupakan calon Bupati sementara dirinya calon wakil. Namun karena pola komunikasi yang “selalu mencari titik temu” bukan “titik beda”, Tonny Junus akhirnya ikhlas memilih menjadi calon wakil. Keputusan itu berbuah manis: keduanya meraih 84.742 suara, naik 20.238 suara dibandingkan perolehan suara mereka pada Pilkada tahun 2005. Keduanya dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto.
Akar Historis dari 1673 dan Realitas Ekonomi
Hari ini, saat memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo ke-352, sekaligus 279 hari sejak pelantikannya pada 20 Februari 2025, Ka Opi berdiri di persimpangan sejarah yang tidak mudah. Pada angka 352 tahun itu, Ka Opi diperhadapkan pada tantangan ekonomi yang menempatkan Kabupaten Gorontalo pada persimpangan historis dalam perjalanan panjang sejak 1673, tahun yang dipakai sebagai penanda lahirnya pemerintahan Limboto sebagai entitas politik terstruktur dalam jaringan kerajaan-kerajaan Gorontalo. Tahun itu dianggap sebagai titik konsolidasi kekuasaan, administrasi, dan relasi sosial di bawah pengaruh VOC. Karena Kabupaten Gorontalo modern lahir dari wilayah inti Kerajaan Limboto, maka 1673 dijadikan titik awal usia institusional.
Angka 352 bukan sekadar simbol. Ia merujuk pada peristiwa yang diyakini terjadi pada 26 November 1673, ketika para pemimpin adat membangun kesepahaman politik yang memperkuat struktur pemerintahan lokal. Pada masa itu, pusat kekuasaan bertumpu pada jaringan genealogis dan akses terhadap Danau Limboto sebagai sumber hidup utama. Ekonomi berbasis subsisten dan legitimasi terikat adat. Peristiwa 1673 menjadi penanda awal ruang sosial yang kelak menjadi Kabupaten Gorontalo modern: sebuah tatanan komunal yang kuat dan resilien.
Kini, 352 setelah kesepakatan damai itu terbentuk, Kabupaten Gorontalo sedang menghadapi tekanan fiskal berat seperti pemangkasan TKD kurang lebih Rp200 miliar. Pada saat yang sama, data menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah memang tidak cukup kokoh untuk menyerap guncangan. Pertumbuhan ekonomi hanya berada pada kisaran 3,93% (2022), naik ke 4,51% (2023), lalu turun menjadi 4,13% (2024). Peningkatan pertumbuhan tidak otomatis menurunkan kemiskinan; ketika pertumbuhan naik 2022–2023, kemiskinan hanya turun 0,23 poin. Saat pertumbuhan melambat pada 2023–2024, justru penurunan kemiskinan lebih besar (1,05 poin). Ini menandakan lemahnya transmisi manfaat pertumbuhan ke masyarakat miskin akibat dominasi sektor rendah produktivitas seperti pertanian kecil, UMKM mikro, dan konsumsi masyarakat.
Laju penurunan kemiskinan sangat lambat: dari 18,87% (2010) naik ke 21,80% pada pertengahan dekade, lalu turun perlahan menjadi 18,06% (2019), 17,56% (2020), 17,89% (2021), 17,71% (2022), 17,48% (2023), 16,43% (2024), dan 14,89% (2025). Selama 15 tahun, penurunan bersih hanya 3,98 poin—atau rata-rata 0,26 poin setahun. Angka ini menunjukkan perubahan yang bersifat mikro, bukan transformasi makro. Struktur rumah tangga miskin didominasi pekerja informal dan petani kecil yang rentan terhadap fluktuasi harga dan iklim. Dalam kondisi seperti ini, pemangkasan TKD menjadi salah satu guncangan tambahan yang memotong aliran pendapatan formal yang selama ini menopang konsumsi.
Pemotongan Rp200 miliar bukan hanya soal hilangnya anggaran, tetapi hilangnya “mesin konsumsi” kelas menengah yang menopang pasar tradisional, UMKM, jasa harian, hingga jaringan sosial keluarga. Dampaknya juga bersifat antropologis: berkurangnya aliran pendapatan melemahkan solidaritas keluarga, mengurangi kemampuan saling membantu, dan mengecilkan ruang adaptasi sosial masyarakat yang selama 352 tahun bertumpu pada sistem kekerabatan dan gotong royong. Tekanan ini menciptakan rasa ketidakpastian baru yang menguji ketahanan sosial yang diwariskan sejak masa Limboto.
Persimpangan 352 Tahun dan Tantangan Kepemimpinan
Jika ditarik ke horizon sejarah panjang, pemangkasan pusat ini bukan sekadar krisis administratif. Ia merupakan retakan dalam kontrak sosial yang menempatkan pemimpin sebagai pelindung kesejahteraan kolektif. Kini, kontrak itu diuji keras. Ka Opi harus berani memangkas belanja tidak produktif, mengalihkan anggaran ke pertanian rakyat, kesehatan dasar, UMKM, serta merancang strategi fiskal yang tidak bergantung sepenuhnya pada pusat. Tanpa langkah berani, penurunan pertumbuhan ekonomi, pemiskinan baru, dan erosi legitimasi Ka Opi akan menjadi konsekuensi nyata
Dalam konteks inilah perjalanan hidup Ka Opi—dari bengkel elektronik di Luwoo, televisi satu-satunya di kampung, kegiatan pemuda masjid, kaderisasi Syarikat Islam, hingga panggung politik modern—bertemu dengan perjalanan panjang daerahnya. Keduanya sama-sama lahir dari tradisi komunal, sama-sama tahan dalam menghadapi perubahan. Latar belakang politik yang banyak ditempa oleh turbulensi politik kini diuji oleh krisis yang tidak ia pilih tetapi harus ia respon.
Jika Ka Opi mampu membaca kedalaman sejarah 352 tahun sebagai sumber keberanian, bukan sekadar seremonial, maka tantangan fiskal tahun 2026 bukan hanya ancaman. Ia bisa menjadi momentum untuk membangun fondasi baru Kabupaten Gorontalo: lebih tegak, lebih mandiri, dan lebih tahan guncangan. [***]
