Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
TajukTajuk & Opini

Memberantas Korupsi atau Mencari Kesalahan? Ketika Keuntungan Pihak Ketiga Dikonstruksikan sebagai Kerugian Negara

×

Memberantas Korupsi atau Mencari Kesalahan? Ketika Keuntungan Pihak Ketiga Dikonstruksikan sebagai Kerugian Negara

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

“Jangan karena ingin membuktikan adanya korupsi, setiap kekurangan dalam proyek diperlakukan sebagai kejahatan. Sebab, tugas APH bukan memburu kesalahan agar seseorang menjadi tersangka, melainkan membuktikan kesalahan agar keadilan benar-benar menemukan tempatnya.”

BUTOTA, TAJUK HUKUM – Dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, ada satu persoalan mendasar yang semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum (APH): apakah setiap pekerjaan proyek yang dinilai bermasalah otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?

Advetorial

Pertanyaan ini penting, sebab tidak semua pekerjaan yang mengalami keterlambatan, tidak sesuai spesifikasi, mengalami perubahan volume, menghadapi persoalan teknis, atau bahkan menimbulkan keuntungan bagi pihak ketiga serta-merta merupakan perbuatan koruptif.

Kita memahami bahwa hukum pidana tidak dibangun atas dasar kecurigaan semata. Ia harus bertumpu pada pembuktian perbuatan, kesalahan, hubungan sebab-akibat, serta unsur-unsur pidana yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Pada posisi inilah profesionalitas APH diuji. Tugas penegak hukum bukan mencari-cari kesalahan agar sebuah perkara dapat dipaksakan masuk ke dalam konstruksi tindak pidana korupsi, melainkan menemukan kebenaran hukum berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika sebuah proyek mengalami persoalan, penyelidikan harus mampu membedakan mana kesalahan administratif, mana wanprestasi atau kegagalan kontraktual, mana persoalan teknis pelaksanaan pekerjaan, dan mana perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mencampuradukkan seluruh persoalan tersebut berisiko melahirkan kriminalisasi terhadap keputusan atau tindakan yang seharusnya lebih dahulu diuji melalui mekanisme administrasi pemerintahan maupun hukum perdata.

Keuntungan pihak ketiga tidak otomatis menjadi kerugian negara

Salah satu hal yang perlu dikritisi dalam penanganan perkara korupsi proyek pemerintah adalah cara menghitung keuntungan pihak ketiga, khususnya penyedia atau kontraktor, yang kemudian dikonstruksikan sebagai kerugian keuangan negara. Harus dipahami bahwa keuntungan dalam sebuah hubungan kontraktual tidak dengan sendirinya merupakan kerugian negara.

Dalam pekerjaan konstruksi, penyedia jasa memang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan. Ada biaya operasional, tenaga kerja, material, risiko usaha, biaya manajemen, dan margin keuntungan yang telah diperhitungkan dalam penawaran maupun kontrak. Karena itu, apabila seorang kontraktor memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak yang sah, keuntungan tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai hasil tindak pidana korupsi.

Persoalannya menjadi berbeda apabila ditemukan bukti bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui rekayasa tender, pengaturan pemenang, penggelembungan harga, pembayaran pekerjaan fiktif, pengurangan volume secara sengaja, manipulasi spesifikasi, atau persekongkolan antara penyedia dengan pejabat yang memiliki kewenangan. Di titik inilah letak perbedaannya.

Keuntungan usaha yang sah harus dibedakan dari keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. APH harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:

  • Apakah keuntungan pihak ketiga berasal dari mekanisme kontrak yang sah?
  • Apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk memberikan keuntungan tersebut?
  • Apakah keuntungan itu diperoleh karena adanya penyalahgunaan kewenangan atau rekayasa pekerjaan?
  • Apakah terdapat hubungan langsung antara tindakan pihak yang diperiksa dengan kerugian keuangan negara?
  • Apakah nilai yang disebut sebagai kerugian negara benar-benar merupakan kerugian aktual, atau hanya selisih perhitungan berdasarkan asumsi tertentu?

Jangan sampai keuntungan kontraktor yang secara hukum merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan justru diperlakukan sebagai kerugian negara tanpa terlebih dahulu membuktikan bagaimana keuntungan tersebut diperoleh. Perhitungan kerugian negara harus bertumpu pada fakta ekonomi dan hukum, bukan sekadar perbedaan angka antara nilai kontrak, perkiraan pemeriksa, dan nilai pekerjaan yang dianggap seharusnya.

Bahkan, pekerjaan yang secara teknis memiliki kekurangan pun harus diperiksa secara objektif: apakah kekurangan itu menyebabkan negara membayar sesuatu yang tidak diterima, apakah pekerjaan tersebut masih memiliki manfaat, apakah ada kewajiban perbaikan, dan apakah telah dilakukan pengembalian atau pemulihan. Dengan demikian, nilai kontrak tidak boleh serta-merta disamakan dengan nilai kerugian negara. Begitu pula keuntungan penyedia tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai kerugian negara.

Mens rea: di mana letak niat jahat dalam perkara korupsi?

Dalam hukum pidana dikenal istilah mens rea, yaitu sikap batin atau unsur kesalahan yang menyertai suatu perbuatan pidana. Dalam konteks dugaan korupsi proyek pemerintah, yang harus diuji bukan hanya apakah seseorang terlibat dalam proses pekerjaan, menandatangani dokumen, mengambil keputusan, atau menjalankan kewenangan jabatan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah orang tersebut mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan melawan hukum, atau setidaknya memiliki bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Misalnya, seorang pejabat mengambil keputusan teknis berdasarkan hasil kajian konsultan, rekomendasi tim teknis, kondisi lapangan, serta pertimbangan administratif yang tersedia saat itu. Kemudian, setelah pekerjaan berjalan, ditemukan ketidaksesuaian volume atau persoalan konstruksi. Apakah kondisi tersebut otomatis membuktikan bahwa pejabat yang mengambil keputusan sejak awal memiliki niat melakukan korupsi? Tentu tidak sesederhana itu.

Harus dibuktikan apakah sejak awal terdapat kesepakatan untuk menyimpangkan pekerjaan, apakah ada komunikasi mengenai pembagian keuntungan, apakah dokumen sengaja dimanipulasi, atau apakah pejabat tersebut mengetahui adanya penyimpangan tetapi tetap menghendaki pembayaran yang tidak semestinya.

Perlu ditegaskan bahwa kesalahan administratif, kekeliruan penilaian teknis, maupun keputusan yang belakangan terbukti tidak tepat tidak otomatis menunjukkan adanya niat jahat. Namun, ketiadaan keuntungan pribadi juga bukan alasan otomatis untuk membebaskan seseorang. Sebab, hukum pidana korupsi mengenal perbuatan memperkaya atau menguntungkan orang lain maupun korporasi. Dengan demikian, pembuktian mens rea harus diarahkan pada sikap batin dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan melawan hukum, bukan hanya pada akibat yang muncul setelah pekerjaan selesai.

“Jangan menjadikan akibat sebagai satu-satunya bukti niat. Sebab, sesuatu yang berakhir buruk belum tentu sejak awal direncanakan untuk menjadi buruk.”

Actus reus: membuktikan perbuatan nyata, bukan sekadar dugaan

Selain mens rea, terdapat istilah actus reus, yaitu unsur perbuatan lahiriah atau tindakan nyata yang memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam perkara korupsi proyek, actus reus harus terlihat dalam tindakan konkret yang dapat dibuktikan. Contohnya:

  • Mengubah spesifikasi pekerjaan secara tidak sah untuk menguntungkan penyedia tertentu.
  • Melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.
  • Memanipulasi dokumen progres pekerjaan.
  • Mengurangi volume pekerjaan dengan tetap mengajukan pembayaran penuh.
  • Mengatur proses pengadaan agar pihak tertentu memperoleh proyek.
  • Menggunakan kewenangan jabatan untuk memfasilitasi keuntungan yang bertentangan dengan hukum.

Tindakan-tindakan tersebut harus diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan saksi, pendapat ahli, bukti elektronik, hasil pemeriksaan fisik, serta alat bukti lain yang sah. Sebaliknya, apabila persoalan yang ditemukan hanya berupa keterlambatan, perbedaan metode kerja, perubahan teknis yang memiliki dasar, atau ketidaksesuaian yang timbul karena kondisi lapangan, APH harus lebih dahulu menguji apakah terdapat unsur kesengajaan, pelanggaran hukum, dan akibat yang memenuhi rumusan delik. Dalam hal ini, actus reus dan mens rea tidak boleh dipisahkan secara serampangan.

Ada perbuatan yang secara administratif keliru, tetapi belum tentu merupakan tindak pidana. Ada pula perbuatan yang secara lahiriah terlihat sah, tetapi ternyata dilakukan sebagai bagian dari rekayasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Oleh sebab itu, pembuktian harus menyeluruh.

Force majeure: apakah kondisi di luar kendali pelaksana telah diperiksa?

Istilah force majeure atau keadaan kahar juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam perkara pekerjaan pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek, tidak seluruh hambatan dapat dikendalikan oleh penyedia maupun pejabat pemerintah.

Ada kondisi yang datang di luar perkiraan dan kemampuan para pihak, seperti bencana alam, banjir, cuaca ekstrem, gangguan sosial, kebijakan pemerintah, wabah, atau keadaan lain yang secara hukum dan kontrak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, konsep keadaan kahar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta dalam ketentuan kontrak pengadaan. Keadaan kahar dipahami sebagai keadaan di luar kehendak para pihak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap keterlambatan atau kesulitan pekerjaan dapat berlindung di balik alasan force majeure.

Harus dibuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, berada di luar kendali pihak yang mengajukan, mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kegagalan atau keterlambatan pekerjaan, serta telah ditangani sesuai mekanisme pemberitahuan dan perubahan kontrak. Ada perbedaan besar antara pekerjaan yang terlambat karena bencana atau kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan dengan pekerjaan yang terlambat akibat kelalaian penyedia. Begitu pula antara perubahan teknis yang memang diperlukan karena kondisi lapangan dengan perubahan yang sengaja dibuat untuk menggelembungkan anggaran.

APH harus meneliti apakah keadaan kahar pernah terjadi, apakah terdapat laporan tertulis, apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui kondisi tersebut, apakah terdapat rekomendasi teknis, dan apakah perubahan kontrak dilakukan sesuai ketentuan.

Sebab, mengabaikan force majeure sama artinya dengan mengabaikan konteks yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum. Hukum tidak boleh hanya membaca hasil akhir pekerjaan, tetapi juga harus memahami proses dan keadaan yang memengaruhi pelaksanaannya.

Membaca Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023: apa yang sebenarnya harus dibuktikan?

Ini bagian yang sangat penting. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digantikan oleh Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Pasal 603 berbunyi: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal ini memuat beberapa unsur hukum yang harus dibuktikan secara kumulatif.

Pertama, unsur setiap orang. Artinya, siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seluruh unsur deliknya terbukti. Namun, jabatan seseorang, kedudukannya dalam proyek, atau keterlibatannya dalam proses administrasi tidak otomatis menjadikannya pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua, unsur secara melawan hukum. Ini bukan sekadar persoalan adanya ketidaksesuaian prosedur atau kesalahan administrasi. Harus ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana. APH harus mampu menjelaskan norma hukum apa yang dilanggar, tindakan apa yang dilakukan, siapa yang melakukannya, dan bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum.

Ketiga, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Unsur ini menarik karena pembentuk undang-undang tidak hanya membatasi keuntungan pada pelaku sendiri. Pihak ketiga atau perusahaan juga dapat menjadi pihak yang diperkaya. Akan tetapi, keberadaan keuntungan pihak ketiga bukan berarti unsur pidana otomatis terpenuhi. Harus dibuktikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui perbuatan melawan hukum yang menjadi bagian dari konstruksi tindak pidana. Sehingga, keuntungan kontraktual yang sah tidak dapat begitu saja disamakan dengan hasil korupsi.

Keempat, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Inilah bagian yang menuntut pembuktian secara cermat. Penjelasan Pasal 603 menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yang dalam putusan MK dimaknai sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian negara harus dapat dijelaskan berdasarkan metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, objek kerugian yang jelas, dan hubungan sebab-akibat dengan perbuatan yang didakwakan. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa terdapat selisih antara anggaran dan hasil pekerjaan.

Harus dijelaskan apakah selisih itu benar-benar merupakan kerugian negara, apakah pekerjaan tersebut memiliki nilai manfaat, berapa nilai pekerjaan yang benar-benar diterima, dan bagaimana tindakan melawan hukum menyebabkan kerugian tersebut. Penting pula memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam rumusan kerugian negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Konsekuensinya, kerugian negara tidak cukup hanya didasarkan pada kemungkinan atau potensi kerugian. Harus ada kerugian yang nyata (actual loss). Prinsip tersebut juga menjadi bahan penting dalam penerapan Pasal 603 KUHP, yang rumusannya kini langsung menyebut “merugikan keuangan negara”.

Perbedaan Pasal 603 dan Pasal 604

Jangan pula mencampuradukkan kedua pasal tersebut.

Pasal 603 Pasal 604
Perbuatan Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan
Penekanan Perbuatan melawan hukum dan memperkaya Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan
Akibat Harus terbukti merugikan keuangan atau perekonomian negara Harus terbukti merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 604 lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang. Dengan demikian, apabila perkara berkaitan dengan keputusan pejabat dalam pelaksanaan proyek, APH harus cermat menentukan konstruksi hukum yang digunakan. Tidak boleh hanya melihat adanya kewenangan, lalu menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Ada perbedaan antara menggunakan kewenangan secara tidak tepat, melakukan pelanggaran administratif, dan menyalahgunakan kewenangan untuk mencapai tujuan yang melawan hukum. Perlu diketahui pula, UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Untuk perkara yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal tersebut, penerapan hukum harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, dan asas perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan persoalan pembuktian niat jahat

Ada perkembangan hukum yang patut diperhatikan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 2 Maret 2026, MK menolak permohonan pengujian frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya mens rea merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. MK menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat begitu saja dipidana hanya karena suatu tindakan menimbulkan kerugian negara, apabila tidak terbukti adanya iktikad tidak baik atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Ini menjadi pengingat bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak boleh berhenti pada angka kerugian negara. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan dan kesalahan orang yang dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, angka kerugian negara bukan pengganti pembuktian kesalahan pidana.

Audit dapat menjelaskan nilai kerugian. Namun, audit tidak dengan sendirinya menjawab siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, bagaimana perbuatan itu dilakukan, apa bentuk kesalahannya, serta bagaimana hubungan kausalnya dengan kerugian tersebut.

Ketika APH terkesan mencari kesalahan, bukan menemukan kebenaran

Di sinilah kritik terhadap penanganan perkara korupsi perlu disampaikan secara terbuka. Memang benar, pemberantasan korupsi wajib dilakukan tanpa kompromi. Tidak boleh ada pejabat yang berlindung di balik jabatan, tidak boleh ada kontraktor yang mempermainkan anggaran negara, dan tidak boleh ada praktik persekongkolan yang merugikan masyarakat.

Namun, pemberantasan korupsi juga tidak boleh kehilangan prinsip keadilan. APH harus bekerja berdasarkan asas praduga tak bersalah, profesionalitas, objektivitas, dan pembuktian yang berimbang. Jangan sampai pemeriksaan dimulai dengan kesimpulan bahwa proyek tersebut pasti korup, kemudian seluruh dokumen, keputusan, perubahan pekerjaan, hingga keuntungan penyedia ditafsirkan untuk membenarkan kesimpulan awal tersebut.

Cara berpikir demikian sangat berbahaya, sebab dalam proses penegakan hukum, penyidik seharusnya menguji semua kemungkinan berdasarkan fakta, baik yang memberatkan maupun yang meringankan pihak yang diperiksa. Apabila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, telusuri penyebabnya. Apabila terdapat perubahan volume, periksa dasar perubahan tersebut. Apabila terdapat keuntungan pihak ketiga, teliti sumber keuntungannya. Apabila terdapat kerugian negara, buktikan bagaimana kerugian itu terjadi.

Jangan justru mengabaikan fakta yang dapat menjelaskan bahwa suatu persoalan lahir dari keadaan teknis, kebijakan yang sah, perubahan kondisi lapangan, atau keadaan kahar. APH harus berani menguji kemungkinan bahwa suatu proyek memang bermasalah, tetapi belum tentu merupakan tindak pidana korupsi. Dan, jika dipertegas, penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi upaya membenarkan dugaan dengan cara mencari-cari kesalahan.

Kesimpulan: korupsi harus dibuktikan, bukan dibangun dari asumsi

Terakhir, perkara korupsi proyek pemerintah harus dilihat secara utuh. Ada tiga pertanyaan yang seharusnya menjadi fondasi pemeriksaan:

  1. Apa perbuatannya? Harus ada actus reus, yakni tindakan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana.
  2. Bagaimana sikap batinnya? Harus ada pembuktian mens rea atau bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
  3. Apa akibat hukumnya? Harus ada kerugian negara yang nyata dan hubungan sebab-akibat dengan perbuatan melawan hukum yang didakwakan.

Di luar itu, kondisi pelaksanaan proyek, termasuk force majeure, perubahan teknis, kualitas pekerjaan, manfaat hasil pekerjaan, dan hubungan kontraktual, harus menjadi bagian dari pemeriksaan.

Kita tidak sedang membela siapa pun yang terbukti melakukan korupsi. Kita juga tidak sedang memberikan ruang bagi pejabat atau kontraktor untuk berlindung di balik alasan teknis demi menghindari pertanggungjawaban hukum. Yang dipersoalkan adalah bagaimana hukum ditegakkan secara benar.

Intinya, jangan sampai ketegasan memberantas korupsi justru mengorbankan kepastian hukum. Jangan sampai keuntungan pihak ketiga yang diperoleh secara sah diperlakukan sebagai hasil kejahatan. Jangan sampai kerugian yang masih berupa asumsi dipaksakan menjadi kerugian nyata. Dan jangan sampai sebuah keputusan yang diambil dalam situasi penuh keterbatasan langsung dikonstruksikan sebagai niat jahat.

Sebab, hukum pidana bukan instrumen untuk mencari siapa yang bisa dipersalahkan. Hukum pidana adalah instrumen untuk membuktikan siapa yang benar-benar melakukan kejahatan, dan keberhasilan penegakan hukum bukan diukur dari berapa banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan dari seberapa tepat hukum diterapkan terhadap orang yang memang terbukti bersalah.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa lebih baik sebuah perkara diperiksa secara mendalam dan objektif daripada dipaksakan menjadi perkara pidana hanya demi memenuhi ekspektasi bahwa setiap proyek bermasalah harus berakhir dengan penetapan tersangka. [**]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *