Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaHot NewsNasional

BREAKING NEWS! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai

×

BREAKING NEWS! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Babak Baru Pemberantasan Korupsi Dimulai

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Advetorial

Keputusan itu diambil setelah Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir. Seruan setuju dari peserta rapat kemudian disusul ketukan palu sebagai tanda resmi disahkannya regulasi tersebut.

“Terima kasih, alhamdulillah,” ujar Puan usai mengetuk palu pengesahan, yang disambut tepuk tangan anggota DPR.

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU tersebut telah melalui pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026), dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

UU Perampasan Aset mengatur sejumlah hal penting, termasuk ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan, termasuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan merugikan banyak korban, seperti investasi bodong.

Regulasi ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Meski membuka ruang perampasan aset tanpa tuntutan pidana, aturan tersebut tetap menekankan pentingnya proses hukum dan perlindungan hak pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.

Selain itu, pengembalian aset kepada korban tindak pidana menjadi salah satu perhatian utama. Aset yang berhasil dirampas juga dimungkinkan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

UU ini turut mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasannya.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga akan diawasi oleh badan independen. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi turut dimasukkan guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam upaya negara memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya. Namun, tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan aturan tersebut, terutama memastikan mekanismenya berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada pihak yang berhak.

Kini, publik menunggu pembuktian. Apakah UU Perampasan Aset benar-benar mampu menjadi senjata baru untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan, atau justru kembali menjadi regulasi yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaannya.[adv]

Sumber : Kompas.com

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *