Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaKota Gorontalo

Lantik Pejabat Pratama, Adhan Dambea Sentil Lembur dan Jam Kerja P3K

×

Lantik Pejabat Pratama, Adhan Dambea Sentil Lembur dan Jam Kerja P3K

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, GORONTALO KOTA – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, resmi melantik dan mengambil sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Bele Yiladiya pada Senin (16/11/2026) ini turut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah se-Kota Gorontalo.

Dalam sambutannya, Adhan mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dan membenahi kinerja di instansi masing-masing. Ia meminta jajaran birokrasi Pemkot Gorontalo tidak hanya bekerja di balik meja, melainkan aktif turun ke lapangan.

Advetorial

“Intinya jabatan baru itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau menata kembali apa yang kurang di lembaga itu, memperbaiki kinerja. Taat kepada pimpinan dan selalu berada di lapangan sesuai tugas pokoknya,” ujar Adhan Dambea.

Selain membahas penyegaran birokrasi, orang nomor satu di Pemerintah Kota Gorontalo itu menyoroti lonjakan pengajuan anggaran lembur untuk tahun 2026 yang dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, fenomena pengajuan lembur hampir merata di seluruh OPD bahkan hingga ke tingkat kelurahan, padahal kondisi tersebut tidak terjadi pada tahun 2025 lalu.

“Saya lihat dari 2025 ke 2026 ini luar biasa. Hampir semua OPD ada lembur, kelurahan pun ada lembur. Padahal di pusat sudah tidak ada lembur, tidak ada lagi anggaran lembur,” tegas Adhan.

Ia mencium adanya pola kerja yang tidak efektif, di mana oknum pegawai sengaja menunda pekerjaan pada jam kerja normal demi mendapatkan bayaran lembur pada sore atau malam hari. Padahal, jam kerja ASN telah diatur jelas mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WITA.

“Artinya lembur itu bekerja tidak rampung dengan waktu. Jangan masuk jam 08.00 siang, baru bikin lembur pakai anggaran lembur. Jangan pekerjaan pagi sampai siang dibuang waktunya, jam-jam kosong dibiarkan, maunya nanti lembur,” katanya.

Atas temuan itu, Wali Kota Gorontalo ini mengaku telah mencoret dan mendisposisi ulang sebagian besar usulan lembur agar dikaji kembali oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Ia juga mengancam akan langsung mengevaluasi pimpinan OPD jika kedapatan membiarkan bawahannya memanipulasi jam kerja.

“Kalau itu terjadi, pimpinan OPD langsung kita evaluasi. Sebagian besar usulan lembur sudah saya disposisi perlu dikaji lagi karena tidak rasional. Apalagi kelurahan membutuhkan lembur, aduh lebih susah. Saudara digaji ini untuk bekerja, bukan digaji untuk lembur,” ucapnya.

Untuk mengawasi kedisiplinan tersebut, Adhan memerintahkan pembentukan Tim Pemantau Lembur melalui Surat Keputusan (SK) resmi yang melibatkan unsur Inspektorat dan Bagian Pemerintahan. Langkah ini diambil demi menjaga efisiensi kas daerah Pemkot Gorontalo yang saat ini berada di kisaran Rp8 miliar hingga Rp12 miliar agar tetap fokus membiayai pembangunan kota.

“Bekerja itu harus ada rasa memiliki. Kalau kita rasa memiliki membangun kota ini, berarti kita sangat efisien dalam menggunakan anggaran. Target saya adalah mengamankan Kota Gorontalo. Posisi keuangan kita di kas daerah sekarang delapan sampai dua belas miliar sekian, ini digunakan untuk kegiatan pembangunan, bukan menghambur-hamburkan anggaran,” jelas Adhan.

Pada kesempatan yang sama, Adhan turut menegaskan kebijakan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan Pemkot Gorontalo. Ia mengaku telah menerbitkan surat edaran yang membatasi jam kerja P3K paruh waktu hanya setengah hari, kecuali bagi petugas dengan fungsi khusus seperti sopir dan operator.

“Saya sudah bikin edaran bahwa P3K paruh waktu itu hanya bekerja dari jam 08.00 sampai jam 12.00 siang, kecuali operator dengan sopir karena ada tugas khusus. Kita menyadari kalau P3K paruh waktu kita paksa kerja penuh, honor mereka itu tidak seimbang dengan kehidupan keluarga,” tuturnya.

Meski mengakui besaran honor P3K paruh waktu belum ideal, Adhan menyebut kebijakan Pemkot Gorontalo jauh lebih manusiawi dibandingkan daerah lain yang memilih merumahkan tenaga honorernya. “Kalau dilihat honor mereka memang tidak cukup, tapi itulah kemampuan daerah. Ini masih lebih baik dari daerah lain yang orang-orangnya sudah dirumahkan. Mudah-mudahan ke depan ada harapan untuk menjadi P3K penuh,” tambahnya.

Menutup arahannya, Adhan berencana mengumpulkan seluruh pimpinan OPD dan kepala bagian guna memperketat kembali aturan birokrasi yang dinilainya mulai mengendur. Ia mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Gorontalo untuk konsekuen dengan pilihan profesi mereka sebagai abdi negara.

“Memang gaji ASN ini tidak mampu membiayai kehidupan keluarga, tapi itulah pilihan saudara menjadi pegawai negeri. Seperti saya, pegawai negeri tahun ’81 sudah jadi guru, tahun ’84 saya memilih jadi politisi dan tinggalkan pegawai negeri supaya tidak terikat aturan. Itu pilihan hidup. Kalau tidak mau dengan pilihan hidup ini, pindah,” pungkas Wali Kota Gorontalo tersebut. [RM]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *