Tanggapi Kritik Sound Tournament, Hamzah Moses Minta DPRD Tak Abaikan Dampak Ekonomi UMKM Limboto

BUTOTA, GORONTALO KAB – Perwakilan Panitia Sound Turnament, Hamzah Moses, menanggapi pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulkifli Nangili, yang sebelumnya menilai penyelenggaraan Sound Tournament membuat masyarakat daerah tersebut mundur 50 tahun ke belakang.

Dalam kritik yang disampaikan sebelumnya, Zulkifli menyoroti kesamaan acara tersebut dengan fenomena sound horeg di Jawa Timur serta mengaitkannya dengan budaya luar yang dinilai tidak lazim ditiru. Menanggapi hal itu, Hamzah menilai perbandingan tersebut terlalu terburu-buru karena tidak melihat mekanisme pelaksanaan kegiatan secara utuh di lapangan.

“Kritik itu ruang yang sah bagi anggota legislatif, tetapi jangan asal membandingkan hanya karena sama-sama menggunakan perangkat audio. Konsep, mekanisme, dan karakteristik pelaksanaannya di Gorontalo berbeda, jadi tidak bisa langsung disamaratakan dengan fenomena di daerah lain,” ujar Hamzah dalam keterangannya.

Menurut Hamzah, setiap masukan dari wakil rakyat seharusnya berangkat dari penelusuran lapangan dan data yang terukur. Ia mengingatkan agar pernyataan pejabat publik tidak justru memicu stigma negatif terhadap aktivitas kreatif warga di daerah pemilihannya sendiri.

“Seorang anggota DPRD semestinya membangun kritik melalui data dan pemahaman menyeluruh terhadap persoalan. Jangan sampai penilaian yang disampaikan tanpa kajian justru membentuk stigma terhadap kreativitas masyarakat,” kata Hamzah.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Sound Tournament di Limboto tidak bisa dilihat sebatas dentuman suara maupun perangkat elektronik semata. Kegiatan tersebut dinilai membawa efek berantai bagi perekonomian warga sekitar, terutama setelah menarik minat peserta dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

“Persoalan ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi kebisingan perangkat audio. Ada perputaran ekonomi yang ikut bergerak di sana. Kehadiran peserta dari luar daerah membuka peluang usaha langsung bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan,” tegasnya.

Hamzah mempertanyakan apakah dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di Limboto telah masuk dalam pertimbangan sebelum munculnya penilaian bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kemunduran daerah.

“Ketika sebuah kegiatan mampu mendatangkan tamu dari luar provinsi dan menghidupkan lapak-lapak UMKM warga Limboto, apakah pantas seluruh penyelenggaraannya langsung dicap sebagai kemunduran daerah? Ini yang perlu dijawab,” ucap Hamzah.

Selain pelaku UMKM, Hamzah juga menyoroti ruang tumbuh bagi pengusaha elektronik dan penyedia jasa sound system lokal di Gorontalo. Menurutnya, para pelaku usaha di sektor tersebut selama ini berinvestasi secara mandiri dan membutuhkan wadah untuk menguji kualitas perangkat mereka.

“Industri sound system lokal berkembang lewat kreativitas dan modal para pelakunya sendiri. Ajang seperti ini memberi ruang bagi pengusaha lokal untuk menunjukkan kualitas perangkat dan kemampuan teknis mereka,” jelasnya.

Dari sisi pariwisata, kedatangan peserta luar daerah ke Limboto juga dinilai turut memperkenalkan sejumlah destinasi lokal, mulai dari Bumi Perkemahan Bongohulawa, Menara Limboto, Street Coffee, hingga Pantadio Resort.

“Tamu dari luar daerah yang datang ke Limboto otomatis mengenal destinasi yang ada di sekitar kita. Jadi, kegiatan ini menjadi titik temu antara ekonomi kerakyatan, industri kreatif, dan promosi pariwisata Kabupaten Gorontalo,” papar Hamzah.

Terkait kekhawatiran soal kebisingan, ketertiban umum, maupun potensi gangguan bagi warga sekitar, Hamzah sepakat bahwa pemerintah dan penyelenggara perlu melakukan pengawasan serta evaluasi teknis. Namun, ia meminta agar pembenahan aturan tidak berujung pada penutupan ruang usaha masyarakat.

“Kalau soal kebisingan atau ketertiban yang dipersoalkan, silakan dievaluasi dan diawasi bersama agar tetap tertib. Tetapi kritik pada aspek teknis jangan sampai menghapus seluruh manfaat ekonomi yang sudah dirasakan warga,” tuturnya.

Hamzah menambahkan, upaya melestarikan budaya tradisional di Kabupaten Gorontalo tidak harus dipertentangkan dengan tumbuhnya industri kreatif modern.

“Melestarikan budaya lokal itu keharusan, tetapi bukan berarti menutup ruang bagi kreativitas baru. Keduanya bisa berjalan beriringan. Ukuran kemajuan daerah bukan hanya soal seberapa kuat tradisi dipertahankan, melainkan juga seberapa besar ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berkreasi, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Hamzah. [IB]