Tersudut Isu Pemecatan dan Pelecehan Verbal, Kapus Popayato Induk Berdalih Analogi PSK Hanya untuk Sentil ASN

BUTOTA, KAB. POHUWATO – Pelayanan publik tidak semestinya dibangun di atas keringat pengabdian tanpa bayaran yang diwarnai dugaan arogansi. Belakangan, publik dihebohkan oleh ironi yang menimpa fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puluhan tenaga abdi di Puskesmas Popayato Induk garda terdepan pelayanan masyarakat diisukan dibuang begitu saja setelah tenaga mereka diperas atas nama pengabdian sukarela.

Lebih miris, menyeruak dugaan pelecehan verbal. Keringat pengabdian mereka diisukan disamakan dengan pekerja seks komersial (PSK), sebuah indikasi krisis kepemimpinan yang minim empati. Tekanan publik dan tajamnya sorotan, akhirnya membuat manajemen puskesmas tak bisa lagi bersembunyi di balik dalih aturan administrasi. Menyadari posisinya tersudut, otoritas terkait akhirnya terpaksa keluar memberikan pembelaan atas bola liar yang terlanjur membesar.

Kepala Puskesmas (Kapus) Popayato Induk, Ismail Rahama, SKM., akhirnya angkat bicara merespons rentetan polemik yang menggerus kepercayaan publik tersebut.

Terkait isu tenaga abdi yang diberhentikan atau dirumahkan secara sepihak, Ismail dengan tegas membantah. Ia mengklaim para pekerja sukarela itu masih bertugas dan melayani masyarakat hingga hari ini.

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini mereka masih ada dan tetap bekerja. Mereka sudah lama mengabdi di sini,” kata Ismail mengklarifikasi.

Mengenai paksaan penandatanganan surat pernyataan tidak menuntut gaji, Ismail berdalih kebijakan itu murni lahir dari ketiadaan anggaran. Ia menyebut puskesmas tidak memiliki kuota perekrutan tenaga abdi, dan penerimaan pekerja didasarkan pada rasa iba atau atiolo atas desakan tenaga abdi itu sendiri yang ingin bekerja.

“Di Puskesmas Popayato Induk ini memang tidak ada perekrutan tenaga abdi, anggarannya memang kosong. Tetapi karena rasa kemanusiaan atau istilahnya atiolo, mereka bermohon dititipkan saja mengabdi di sini. Kami terima, tapi dengan syarat mutlak tidak menuntut gaji,” terangnya. Surat pernyataan tersebut, menurut Ismail, adalah tameng administratif mutlak agar di kemudian hari tidak muncul tuntutan hukum terkait upah.

Sementara itu, menanggapi tudingan miring soal pelecehan verbal menyamakan tenaga abdi dengan PSK hingga menyuruh membuka baju Ismail bereaksi keras. Ia memutar narasi, menyebut diksi kasar itu sengaja dilontarkan sebagai bentuk satir.

Tujuannya bukan untuk menghina tenaga abdi, melainkan untuk memukul telinga para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungannya agar mau menyisihkan uang pribadi mereka.

“Saya menyampaikan itu kepada para ASN dan P3K, bukan kepada tenaga abdi. Tujuannya agar hati nurani teman-teman pegawai yang digaji terbuka. Saya menganalogikan dengan bahasa kasar, orang yang bekerja di tempat PSK saja dibayar, apalagi tenaga abdi kita ini yang kasihan sudah mengabdi dan banyak menolong kita,” bantah Ismail.

Ia mengaku hanya meminta kepekaan para ASN untuk patungan, meski sekadar membelikan pewangi pakaian bagi para pekerja sukarela tersebut.

Dalam keterangannya, Ismail juga mengaku telah memanggil orang tua para tenaga abdi untuk meredam miskomunikasi. Ia menepis telak isu yang menudingnya sempat menyuruh tenaga abdi untuk membuka baju.

“Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau menyuruh mereka untuk buka baju,” pungkasnya. [Adv]