BUTOTA, GORONTALO KOTA – Ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, dalam menyikapi aktivitas LGBT di ruang publik mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Gorontalo, Sehan Salim Landjar.
Mantan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dua periode itu menilai, kebijakan pemerintah tidak selalu harus diarahkan untuk mendapatkan popularitas. Menurutnya, seorang pemimpin justru dituntut berani mengambil langkah yang menyentuh persoalan moral dan mental masyarakat.
Sehan menyebut sikap tegas Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, dalam persoalan tersebut sebagai kebijakan yang mungkin tidak populis, tetapi dinilainya tepat dalam konteks membangun karakter masyarakat.
“Ketegasan Wali Kota ini memang tidak populis, tetapi sangat tepat untuk sebuah pergeseran mental,” kata Sehan.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan jalan, gedung, fasilitas pelayanan publik maupun infrastruktur lainnya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab membangun manusia, terutama dari sisi moral, etika dan mental.
“Seorang pemimpin itu bukan hanya membangun fisik dan fasilitas, tetapi juga wajib membangun moral dan mental masyarakat,” tegasnya.
Sehan bahkan menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot Gorontalo tersebut.
“Saya sangat setuju dengan program Wali Kota Adhan Dambea. Menurut saya, hanya orang waras yang bisa melihat bahwa pembangunan moral dan mental masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Sehan menilai, pembahasan mengenai LGBT tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan penampilan atau aktivitas seseorang di ruang publik. Menurut dia, pemerintah perlu melihatnya dalam perspektif yang lebih luas, yakni bagaimana ruang publik dibangun agar tetap memiliki batas-batas norma sosial, budaya dan agama yang berlaku di masyarakat.
” Dalam konteks Kota Gorontalo yang memiliki akar sosial dan keagamaan yang kuat, dan pemerintah dinilai memiliki ruang untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” Ujar Sehan.
“Pemerintah jangan hanya berpikir bagaimana kota ini terlihat maju secara fisik. Tetapi harus dipikirkan juga bagaimana generasi mudanya, bagaimana moralnya, bagaimana keluarganya dan bagaimana kehidupan sosialnya ke depan,” lanjut dia.
Bagi Sehan, pandangan keagamaan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam melihat persoalan moral masyarakat, khususnya di daerah yang kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi nilai agama.
” Oleh karena itu, pendekatan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada larangan. Pembinaan keluarga dan generasi muda juga harus diperkuat agar masyarakat memahami batas-batas perilaku yang sesuai dengan norma agama dan sosial,” ujar Sehan.
Pria yang akrab disapa eyang itu mengatakan, pemimpin tidak boleh hanya mengambil kebijakan yang mudah diterima masyarakat. Dalam kondisi tertentu, seorang kepala daerah harus berani mengambil keputusan yang dianggap tidak populer apabila kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga norma dan arah pembangunan manusia.
“Pemimpin tidak boleh hanya mengejar tepuk tangan. Ada waktunya pemimpin harus mengambil sikap untuk kepentingan jangka panjang masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan mental merupakan pekerjaan yang hasilnya tidak selalu bisa langsung terlihat seperti pembangunan jalan atau gedung. Namun kata Sehan, dampaknya justru sangat menentukan masa depan sebuah daerah.
“Kalau jalan rusak, bisa diperbaiki. Gedung bisa dibangun. Tetapi kalau moral dan mental generasi rusak, memperbaikinya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang,” kata Sehan.
Karena itu, ia berharap kebijakan Pemkot Gorontalo terhadap persoalan LGBT ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembinaan masyarakat, bukan semata-mata sebagai tindakan penertiban.
” Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan dan unsur terkait agar pembinaan berjalan secara komprehensif,” ucap Sehan.
“Pemerintah harus membangun kota sekaligus membangun manusianya. Kalau manusianya baik, maka pembangunan fisik akan memiliki manfaat yang lebih besar,” tutup Sehan.
Untuk diketahui, Sehan Landjar sendiri dikenal sebagai tokoh masyarakat yang pernah memimpin Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama dua periode. Dalam pemberitaan sebelumnya, ia juga kerap menyampaikan pandangan mengenai pemerintahan, kepentingan masyarakat dan pentingnya keberanian pemimpin mengambil sikap terhadap persoalan publik. [RM/RAM]
