BUTOTA – GORONTALO PROV, Juru Bicara Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD), Dicky Modanggu, menyayangkan rencana pengalokasian anggaran Rp393,2 juta untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pada APBD 2027.
Menurutnya, kebijakan tersebut memperlihatkan ironi yang sangat menyakitkan, sebab masih banyak persoalan dasar masyarakat yang belum mampu diselesaikan pemerintah.
Kepada Butota, Dicky mengatakan bahwa angka ratusan juta rupiah untuk pakaian dinas bukan sekadar persoalan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut kepekaan moral seorang pemimpin terhadap kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Bagaimana mungkin pemerintah begitu mudah mengalokasikan hampir Rp400 juta hanya untuk pakaian dinas kepala daerah, sementara di Desa Pentadio Barat masih ada para cleaning service yang harus menanggung penderitaan karena gaji mereka tidak dibayarkan selama enam bulan. Mereka bekerja setiap hari, menyapu, membersihkan fasilitas publik, tetapi hak mereka justru dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ujar Dicky.
Dicky menyebut, perbandingan dua kondisi tersebut menjadi gambaran nyata tentang ketimpangan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
” Ada orang-orang kecil yang setiap pagi berangkat bekerja dengan harapan membawa pulang nafkah untuk keluarganya, tetapi selama enam bulan mereka pulang hanya membawa janji. Di sisi lain, pemerintah justru menyiapkan anggaran ratusan juta rupiah agar gubernur dan wakil gubernur tampil dengan pakaian dinas baru. Sulit rasanya menjelaskan kepada rakyat, mana yang sebenarnya menjadi prioritas pemerintah hari ini.” keluh Dicky.
Dicky menegaskan, uang daerah seharusnya lebih dahulu digunakan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sebelum dialokasikan bagi kebutuhan yang dinilai tidak mendesak.
“Bayangkan seorang cleaning service yang harus memilih antara membeli beras atau membayar uang sekolah anaknya, karena enam bulan tidak menerima gaji. Bayangkan seorang ibu yang menunggu suaminya pulang bekerja, tetapi yang dibawa pulang hanya kecemasan karena penghasilan tak kunjung dibayarkan. Lalu pada saat yang sama mereka membaca bahwa pemerintah menganggarkan ratusan juta rupiah untuk pakaian dinas. Siapa yang tidak merasa terluka melihat kenyataan seperti itu?”
Dicky menilai, seorang pemimpin semestinya memberikan teladan hidup sederhana, terlebih Gorontalo masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan fiskal.
“Rakyat tidak menilai pemimpinnya dari mahalnya jas yang dikenakan. Rakyat menilai dari keberpihakan terhadap mereka yang sedang kesusahan. maka menganggarkan pakaian dinas hingga ratusan juta rupiah akan sulit diterima oleh akal sehat maupun rasa keadilan di masyarakat.” ungkap Dicky.
Dicky pun mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana anggaran tersebut dan mengalihkan belanja yang dinilai tidak mendesak, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai APBD kehilangan nurani. Buat apa tampil gagah dan anggun dihadapan para tamu, sementara banyak orang kecil yang mengabdi kepada daerah justru haknya ditahan, ” ucap Dicky.
” Belum masalah Nakes di RS. Dunda dan Zuz Gorut, hak mereka justru belum terbayarkan dan justru Pemprov malah memilih mengisi lemari rumah dinas dengan baju dinas mewah. Ini tidak bisa dibiarkan, kami meminta DPRD untuk Konsisten mengawal ini, dan kami akan menghelar aksi untuk itu, ” tutup Dicky.
Sementara itu, jumlah anggaran pengadaan baju dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, terungkap saat Biro Umum memaparkan program dan usulan anggaran bersama Komisi I Deprov Gorontalo, di rapat pembahasan KUA-PPAS untuk ABPD 2027, pada Selasa (21/7/2026) . [JFR]
