BUTOTA – GORONTALO PROV, Rencana alokasi anggaran sebesar Rp393 juta untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pada APBD Tahun Anggaran 2027, menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Gorontalo.
Kritik tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pada Selasa (21/7/2026).
Sorotan bermula, ketika Biro Umum memaparkan rencana anggaran pengadaan pakaian dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai Rp393 juta. Nilai tersebut langsung dipertanyakan Umar Karim karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil.
Menurut Umar Karim, apabila anggaran tersebut dibagi untuk dua pejabat, maka masing-masing akan memperoleh alokasi hampir Rp200 juta dalam satu tahun.
” Dengan asumsi harga satu setel pakaian dinas sekitar Rp1 juta, menurutnya anggaran itu cukup untuk membeli hampir 200 setel pakaian. Bahkan jika harga per setel mencapai Rp2 juta, jumlah pakaian yang bisa dibeli masih mencapai sekitar 100 setel, ” Kata Umar.
“Kalau pakaiannya sebanyak itu, kira-kira seberapa besar lemari pakaian Gubernur di rumah dinas?” lanjut Umar Karim dalam rapat,
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Biro Umum menjelaskan bahwa besarnya anggaran dipengaruhi oleh, adanya pengadaan salah satu jenis pakaian dinas berupa setelan jas dengan nilai sekitar Rp15 juta per setel.
” Harga Rp15 juta untuk satu setel pakaian dinas apalagi jas, tergolong terlalu mahal dan tidak mencerminkan semangat efisiensi maupun kesederhanaan yang seharusnya ditunjukkan oleh pejabat publik, ” ujar Umar.
Umar Karim kemudian kembali menguraikan perhitungannya. Menurutnya, sekalipun dialokasikan satu setel jas senilai Rp15 juta untuk Gubernur, masih tersisa sekitar Rp185 juta dari porsi anggaran yang dialokasikan. Jika sisa anggaran tersebut digunakan untuk membeli pakaian dinas harian dengan harga Rp1 juta per setel, maka masih cukup untuk mengadakan sekitar 185 setel pakaian lainnya.
Bagi Umar Karim, besarnya anggaran tersebut sulit diterima, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat Gorontalo yang masih menghadapi berbagai persoalan.
“Ini potret bermewah-mewah di tengah daerah Gorontalo yang secara nasional masih masuk delapan besar provinsi termiskin. Ini sungguh melukai rasa keadilan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memutuskan merekomendasikan agar alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dikurangi sehingga lebih rasional dan efisien. Anggaran yang berhasil dihemat diharapkan dapat dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Adapun besaran pengurangan anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut. [JFR]
