DEBUTOTA, Gorontalo Kab – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo, menyambangi Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, dI Rumah Dinas Bupati Gorontalo pada Jumat (16/5/2025).
Kepada Butota, Kabid Keagamaan FKPT Gorontalo Dr. Dikson Yasin, SH, MH, mengatakan bahwa kedatangan FKPT ini diawali dengan surat kepada Bupati Gorontalo terkait proses Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
“Tujuan FKPT datang ke Bupati untuk membahas tentang persoalan yang sangat krusial di Kabupaten Gorontalo tentang Seleksi Terbuka Sekda Kab Gorontalo, dimana kami melihat ada upaya dan keinginan penyusupan ideologi dalam Pemerintah Daerah” Kata Dr. Dikson.
” Pak Bupati menyambut kami dengan baik sebagai mitra, dan kedepan beliau berharap agar mendapat masukan yang intens dari FKPT, khususnya dalam pencegahan radikalisme, intoleransi, ekstrimisme dan terorisme. Bahkan Pak Bupati siap melaksanakan asesment ideologi bagi ASN di lingkungan Kabupaten Gorontalo. Kami juga sebelumnya telah menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa ada beberapa media yang menyoroti kebijakan Pak Bupati pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah yang terindikasi ada penyimpangan ideologis,” sambung Dikson.
Dikson menambahkan bahwa hasil diskusi juga menyinggung tentang proses awal penyelenggaraan hingga ketahap tiga besar calon Sekda tersebut. Kata Dikson, Bupati Sofyan merasa serangan mengenai kisruh Selter Sekda salah sasaran, jika dialamatkan kepadanya.
” Jawaban beliau adalah ada tiga hal yang harus dilihat dan tidak bisa dipisahkan. Pertama beliau sebagai Bupati hanya menerima hasil dari Pansel yang telah melakukan penyelenggaraan sehingga ketiga nama ini diusulkan. Kedua, Bupati tidak memiliki legalitas hukum yang memungkinkan untuk bisa memberi hukum pada seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah polemik ini, kata beliau mungkin salah tembak, karena tembakannya justru harusnya ke bupati sebelumnya karena ini menurut kami adalah pencalonan yang lama,” kata Dikson mengutip perkataan Bupati Sofyan.
“Olehnya kami menyampaikan bahwa harus ada kehati-hatian, karena HTI adalah musuh kita bersama, sebab HTI merupakan organisasi terlarang di Republik Indonesia ini. dan pak bupati mengiyakan hal tersebut. FKPT juga menjelaskan bahwa dari berbagai isu dan temuan dilapangan bahwa calon sekda tersebut terindikasi dan terpapar sebagai ketua pergerakan, yang berikut kami menyampaikan bahwa penjagaan terhadap ideologi negara, kemudian kami juga melihat tentang apapun model atau tendensi dari permasalahan ini harus dilihat bahwa ada akar sejarah panjang sampai kemudian lahirlah 3 nama ini,” lanjut Dikson.
Terakhir, Dikson menegaskan bahwa pihaknya adalah perpanjangan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) di Gorontalo, tetap menolak adanya gerakan ataupun bekas penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara. Menurutnya, pada tatanan Negara, organisasi yang sudah dilarang, haram hukumnya bergerak di Indonesia.
“Kami juga menegaskan bahwa FKPT sebagai perpanjangan dari BNPT tetap menolak sebuah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan tidak akan toleran terhadap apa yang telah dilarang secara hukum. Olehnya, kami dari FKPT secepatnya akan merekomendasikan kepada Bupati model asessment karena diduga telah terpapar paham yang radikal dan anti toleransi”, tegas Dikson.
” Bupati juga menjelaskan bahwa sebelum pertemuan dngn FKPT, dirinya juga telah ditemui Satgaswil Densus 88 Anti Teror Polri dan Polda Gorontalo yang menyebutkan beberapa nama yang terindikasi memiliki kaitan erat dengan organisasi radikal dan terlarang. Kami juga telah menegaskan bahwa ikhtiar pencegahan dari FKPT ini adalah bentuk komitmen kebangsaan dan meneguhkan Pancasila sebagaimana penugasan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” tutup Dikson. [AS]
