DEBUTOTA, GORONTALO | Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) mendesak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo untuk segera melakukan tes urine terhadap seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Gorontalo.
Desakan ini muncul menyusul beredarnya video viral yang memperlihatkan salah seorang anggota DPRD Gorontalo sedang berbicara tidak jelas (ngelantur) sambil menyebut-nyebut soal menghabiskan uang negara bersama “wanita idaman lainnya” (WIL).
Kepada media, Pentolan AMMPD Arif Rahim menyebut bahwa perilaku aneh dalam video tersebut, menimbulkan kecurigaan bahwa yang bersangkutan sedang berada di bawah pengaruh narkoba.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa anggota dewan tersebut sedang dalam kondisi tidak normal. Perilaku dan cara bicaranya sangat mencurigakan,” ujar Arif, dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Video yang viral beredar ini, menunjukkan sosok Anggota Deprov Gorontalo dari Partai PDI Perjuangam Wahyudin Moridu yang berbicara dengan intonasi tidak wajar sambil membahas penggunaan anggaran publik untuk kepentingan pribadi yang tidak pantas. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat akan kredibilitas dan integritas wakil rakyat.
” AMMPD menilai insiden ini tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat dampaknya terhadap kepercayaan publik pada institusi legislatif daerah. Oleh karena itu, kami meminta dan menuntut BNNP Gorontalo melakukan “gebrakan” berupa tes urine massal kepada seluruh anggota legislatif se Gorontalo, ” Tegas Arif.
“Kami mendesak BNNP untuk tidak tebang pilih. Semua anggota DPRD, dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, harus menjalani tes urine untuk membuktikan mereka bersih dari narkoba,” tegas juru bicara AMMPD, ” Sambung Arif.
Aliansi ini juga menekankan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk menjaga marwah dan kredibilitas wakil rakyat yang telah dipercaya mengelola anggaran publik dalam jumlah besar.
” AMMPD berharap dengan adanya tes urine massal ini, para anggota legislatif akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan tidak “main-main” ketika berurusan dengan kepentingan rakyat. Wakil rakyat harus memberikan teladan yang baik. Mereka tidak boleh sembarangan karena jabatan yang mereka emban adalah amanah dari masyarakat,” ungkap Arif.
Selain itu, aliansi ini juga mengharapkan adanya sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti menggunakan narkoba, termasuk pemberhentian dari jabatan sebagai anggota dewan.
” Kasus ini menambah deretan kontroversi yang melibatkan anggota dewan di berbagai daerah, sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap perilaku wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya, ” Tutup Arif. [NA]
