BUTOTA – BONE BOLANGO | Gedung mewah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, hampir setiap hari pada jam kerja, kantor legislatif daerah ini terlihat sepi dan kosong ditinggalkan para anggotanya.
Kepada Butota, Wakil presiden Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Dimas Bobihu mengkritisi kinerja para anggota dewan, yang dinilai absen dari tugas pelayanan publik. Menurut Dimas, kantor DPRD Bone Bolango sudah seperti gedung yang dihuni para hantu yang mengantuk.
” Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana para wakil rakyat bisa menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan aspirasi, jika mereka tidak berada di tempat saat dibutuhkan?, ” Kata Dimas.
” Entah kenapa, kami menilai saat ini Gedung DPRD saat ini sudah seperti tempat para hantu yang mengantuk, karena tertidur diwaktu-waktu yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan sudah dua minggu terakhir, kami kecewa datang ke kantor DPRD karena tidak menemukan anggota dewan yang bisa ditemui, ” Sambung Dimas.
Dimas menyebut, ketidakhadiran para anggota DPRD ini dikhawatirkan akan berdampak langsung, pada terhambatnya penyampaian aspirasi rakyat. Padahal, tugas utama para legislator adalah menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah.
” Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Selain pelayanan aspirasi, fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah juga dipertanyakan. Bagaimana mungkin pengawasan bisa berjalan efektif jika para anggota dewan tidak konsisten berada di kantor untuk menjalankan tugas-tugas mereka?, ” Tegas Dimas.
” Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kedisiplinan dan komitmen para wakil rakyat dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh konstituen mereka, ” Lanjut Dimas.
Dimas menegaskan, pihaknya menuntut transparansi mengenai keberadaan dan aktivitas para anggota DPRD. Publik berhak mengetahui apakah para wakilnya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau justru mengabaikan tanggung jawab yang diemban.
” Kami akan segera meminta agar DPRD Bone Bolango menerapkan sistem presensi yang lebih ketat dan transparan, serta memberikan laporan kegiatan yang dapat diakses oleh publik. Bahkan kami akan evaluasi Mendalam terhadap fenomena kantor DPRD yang kosong di jam kerja, ” Tegas Dimas.
” Hal ini tentu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi legislatif daerah, karena berdampak pada kualitas demokrasi
Masyarakat Bone Bolango, ” Ketus Dimas.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus belum merespon salurnn WhatsAppnya. [JFR]
