BUTOTA – TAJUK, Aliansi Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) berencana menggelar aksi demonstrasi besar, pada 1 hingga 7 Mei 2026. Aksi tersebut, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional dan diperkirakan melibatkan sekitar 5.000 massa dari berbagai elemen, yang akan dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan Yosar Ruibah Monoarfa.
Yosar yang juga merupakan mantan Ketua PMII Gorontalo, akan menyuarakan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat penambang, khususnya terkait operasi penyisiran dan pengusiran di beberapa wilayah yakni Alamotu, Nanasi, Dulamayo, Sungai Kaya, dan Borose. Aksi akan menyasar titik strategis di Kabupaten Pohuwato, di antaranya Mapolres Pohuwato, Kantor Bupati Pohuwato, serta kantor salah satu anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold.
Namun sisi lain yang juga diungkap, bahwa nama Yosar sering dikaitkan dengan keterlibatan dalam pertambangan tanpa izin (PETI), dan aksi ini memunculkan berbagai perspektif di tengah masyarakat Gorontalo.
Rencana aksi yang mendapat pandangan pro dan kontra ini, tentu harus dilihat dari berbagai perspektif. Dimana, dari sudut pandang yang pro, rencana aksi ini disebut sebagai menyerukan suara rakyat yang termajinalkan. Dimana, demonstrasi ribuan massa yang direncanakan BARA API, adalah ekspresi konstitusional yang sah dan patut dihargai. Dalam negara demokrasi, hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak dasar yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.
Masyarakat penambang rakyat di Pohuwato, bukan sekadar pelaku ekonomi informal. Mereka adalah tulang punggung keluarga yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam di tanah mereka sendiri. Ketika operasi penyisiran dan pengusiran dilakukan tanpa dialog yang bermartabat, wajar jika mereka turun ke jalan. Suara yang tidak didengar di meja perundingan, akan bergema di jalanan.
Momentum May Day pun sangat tepat dipilih. Seluruh Indonesia sedang dalam satu napas memperjuangkan hak-hak pekerja. KSPI dan Partai Buruh sendiri merencanakan aksi serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota, dengan ratusan ribu buruh menuntut revisi UU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, dan penolakan terhadap ancaman PHK massal. Suara dalam konteks ini, aksi BARA API di Pohuwato adalah bagian dari gelombang besar perlawanan rakyat terhadap ketimpangan. Jika pemerintah dan aparat penegak hukum serius mendengar rakyat, inilah saatnya.
Namun, dari sudut pandang kontra, aksi ini juga perlu diwaspadai karena diduga berbalut kepentingan. kita juga berhak mempertanyakan bahwa siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari aksi ini?
Aktivis Gorontalo, Andi Taufik, menilai aksi yang digagas oleh Yosar sarat akan kepentingan dan propaganda. Nama Yosar sering dikaitkan dengan keterlibatan pertambangan tanpa izin, dan tampil sebagai jenderal lapangan dalam demo bisa saja hanya menjadi batu loncatan untuk memperkuat posisinya dalam lingkaran pertambangan ilegal.
Yosar Ruiba bahkan sebelumnya telah resmi dilaporkan di Mapolda Gorontalo karena diduga kuat melakukan pungutan liar dan menjadi koordinator pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato. Aktivis juga mengingatkan sejarah kelam di Pohuwato, pembakaran kantor bupati yang menjadi kerugian nyata bagi masyarakat dan daerah, di mana banyak warga yang justru menjadi korban akibat kepentingan segelintir orang. Dan kejadian tersebut, tanda duka bagi Gorontalo secara keseluruhan.
Artinya, Yosar dianggap adalah figur yang memiliki rekam jejak hukum kontroversial, sehingga, bagi para aktivis yang menentang gerakan may day Bara Api ini, bisa menjadi instrumen bagi agenda pribadi bila tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan aksi.
Melihat dari dua sisi, yang paling penting adalah memastikan bahwa aksi ini berlangsung secara damai, teratur, dan tidak merugikan masyarakat luas. Hak berdemonstrasi adalah hak yang sah. Namun hak itu tidak berdiri sendiri, sebab datang bersama kewajiba untuk menjaga ketertiban, menghormati fasilitas publik, dan tidak membiarkan massa dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan, sejatinya perlu mengambil posisi yang berimbang, bukan represif, bukan pula mengabaikan. Dialog terbuka dengan perwakilan penambang rakyat adalah langkah yang jauh lebih produktif daripada konfrontasi di lapangan.
Di sisi lain, masyarakat Pohuwato akan memastikan tuntutan yang disuarakan benar-benar mewakili kepentingan bersama, bukan kepentingan elite tertentu yang bersembunyi di balik massa. Sebab dalam demokrasi, rakyat bukan hanya alat rakyat adalah tujuan.
Tulisan ini dihadirkan, untuk melihat dari perspektif apa manfaat dan tujuan serta akibat atau dampak dari gerakan tersebut. Tentu kita tidak mau, peristiwa kelam yang pernah terjadi bisa terulang kembali. Namun, positif dari gelombang yang disuarakan Yosar dkk, tentu menjadi pertimbangan untuk kemudian bisa diakomodir. Sebab, peristiwa dalam setahun terakhir yang berkaitan dengan PETI di Gorontalo khususnya di Kabupaten Pohuwato, tidak lepas dari peran para oknum yang kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan “kewajiban” dan “komitmen keuntungan” kepada pelaku, dikala pemimpinnya berganti.
Terakhir dan terlepas dari apapun itu, tulisan ini juga hadir dari sudut pandang berbeda, dengan memperhatikan fakta atas sirkulasi “kenyamanan” yang terjalin dua arah dan sangat kasat mata. Jika kenyamanan bekerja yang dicari pelaku, maka “tindakan keras” tidak bisa disebut akibat dari buah simalakama. (BERSAMBUNG)
Catatan Redaksi: Narasi di atas disusun berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber media. Opini pro, kontra, dan netral yang disajikan sebagai bahan perbandingan perspektif publik.
