Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaDaerahPolitikSejarahTajuk

Mengukur (Ulang) Kemajuan Gorontalo: Politik Pembangunan Dua Dekade Setelah Pemekaran

×

Mengukur (Ulang) Kemajuan Gorontalo: Politik Pembangunan Dua Dekade Setelah Pemekaran

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI POLITIK PEMBANGUNAN [created by CA]
Example 468x60

BUTOTA, TAJUK – Gorontalo lahir sebagai provinsi melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Pemekaran membawa harapan bahwa daerah dapat menentukan arah masa depannya sendiri dengan mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warganya.

Lebih dari dua dekade kemudian, tulisan ini berargumen bahwa kemajuan Gorontalo perlu diukur dari penghidupan rumah tangga, terutama di desa, dan bukan dari angka makro. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi membaik, tetapi manfaatnya belum merata antarwilayah dan antarsektor. Pertanyaannya bukan lagi apakah otonomi menghasilkan pembangunan, melainkan pembangunan itu dinikmati siapa dan diukur dengan apa.

Advetorial

Pemekaran dan arena kekuasaan baru

Desentralisasi memindahkan kewenangan ke daerah, dan bersamanya terbentuk pusat-pusat kekuasaan baru melalui kepala daerah, birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partai politik, pengusaha, tokoh adat, dan kelompok sosial lain. Merekalah yang ikut menentukan prioritas pembangunan.

Penelitian Reynaldo de Archellie, Munawar Holil, dan Adrianus Waworuntu, Indonesian Local Politics and the Marriage of Elite Interests: Case Study of Elite Democracy in Gorontalo (2020), menunjukkan bahwa politik lokal Gorontalo ditandai hubungan kepentingan antara elite pemerintahan formal dan elite adat. Elite adat memperoleh legitimasi dari tradisi dan nilai lokal, sedangkan elite pemerintahan memperolehnya dari mekanisme formal dan elektoral.

Temuan itu belum menjawab apakah relasi elite memengaruhi hasil pembangunan. Untuk itu kita perlu melihat siapa yang menentukan prioritas, kelompok mana yang menerima manfaat, dan seberapa jauh warga biasa terlibat dalam keputusan. Bagian-bagian berikut menguji pertanyaan itu dengan data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran.

Kemiskinan turun, tetapi timpang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Gorontalo turun dari 13,87 persen (170,03 ribu orang) pada September 2024 menjadi 12,62 persen (155,76 ribu orang) pada September 2025, atau berkurang sekitar 14 ribu orang. Penurunan berlanjut pada Maret 2026, ketika angkanya menjadi 12,16 persen (150,6 ribu orang). Ini perkembangan positif yang patut dicatat.

Namun rata-rata provinsi menyembunyikan kesenjangan. Pada September 2025, kemiskinan di perkotaan sebesar 4,46 persen, sedangkan di perdesaan 19,86 persen. Kesenjangan juga tampak antardaerah. Menurut data BPS 2025, penduduk miskin di Kota Gorontalo sebesar 5,31 persen, sedangkan di Gorontalo Utara 15,89 persen dan di Pohuwato 15,24 persen. Pendekatan pembangunan yang seragam untuk seluruh wilayah berisiko tidak menjawab kebutuhan daerah yang jauh berbeda kondisinya.

Pemerintah provinsi punya klaim yang perlu ditimbang. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyebut program Bantuan Langsung Pangan (BLP3G) berkontribusi menurunkan kemiskinan sejak 2021, dari 15,41 persen menjadi 12,62 persen pada September 2025. Bantuan sosial memang menahan kemiskinan dalam jangka pendek. Tetapi ia tidak mengubah sumber penghidupan, sehingga ukuran keberhasilannya harus dilihat dari apakah rumah tangga miskin bertambah mandiri, bukan dari seberapa banyak bantuan disalurkan.

Pertumbuhan: siapa yang menikmati

Ekonomi Gorontalo tumbuh 5,71 persen pada 2025. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan tahunan mencapai 7,68 persen. Angka-angka ini menggembirakan, tetapi pertanyaan kuncinya adalah kualitas pertumbuhan itu.

Struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang lebih dari sepertiga PDRB provinsi. Di Kabupaten Gorontalo, kontribusinya sekitar 39,78 persen pada 2024. Sektor ini peka terhadap harga komoditas, biaya produksi, cuaca, dan akses pasar. Petani jagung, misalnya, belum tentu lebih sejahtera ketika produksinya naik, bila harga jual tertekan, biaya pupuk dan angkut meningkat, dan industri pengolahan di dekatnya terbatas.

Pertumbuhan antarsektor juga tidak merata, dan bergejolak. Menurut Laporan Perekonomian Bank Indonesia Februari 2026, industri pengolahan tumbuh 24,80 persen pada triwulan IV 2025, sedangkan pertanian hanya 1,18 persen dan produksi jagung terkontraksi 9,57 persen. Angka industri itu berangkat dari basis yang kecil: pada triwulan I 2025, kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 4,7 persen PDRB. Pertanian pun tidak selalu lemah, karena pada triwulan I 2025 sektor ini tumbuh 9,27 persen. Karena itu satu triwulan tidak bisa dijadikan dasar kesimpulan. Yang bisa dikatakan adalah bahwa lonjakan industri belum tentu terasa bagi rumah tangga petani dan nelayan, kecuali pengolahan, distribusi, dan pemasaran terhubung dengan produksi mereka.

Adat, kekerabatan, dan akuntabilitas

Falsafah “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” bukan hanya identitas budaya, tetapi juga sumber legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Adat berfungsi menjaga identitas, moralitas, dan kohesi sosial. Pemerintahan modern, di sisi lain, harus bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan seluruh warga. Tradisi semestinya menjadi sumber nilai bagi pembangunan, bukan pengganti mekanisme pertanggungjawaban publik.

Tulisan Ramli Ondang Djau, “Dinamika Politik Lokal Gorontalo: Dari Politik Kekeluargaan ke Politik Program” (JDIH KPU Kota Gorontalo, 11 September 2025), mengangkat persoalan kekerabatan dan patronase dalam politik elektoral. Tantangannya adalah memastikan kedekatan keluarga dan politik tidak membatasi akses warga pada layanan publik. Pemerintah daerah harus memperlakukan semua warga secara setara, apa pun latar belakang keluarga atau kedekatannya dengan kekuasaan. Keberhasilan demokrasi lokal ditentukan bukan hanya oleh pemilihan kepala daerah, tetapi juga oleh mutu layanan setelah pemilihan selesai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai ujian

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 27 Agustus 2025 , menjadi kerangka kebijakan periode ini. Visinya “Gorontalo Maju dan Sejahtera”, dengan lima misi: mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN), mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mewujudkan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, dan menjadikan nilai adat dan agama sebagai spirit pembangunan

Dokumen perencanaan tidak dengan sendirinya mengubah keadaan. Ia baru berarti bila diuji dengan indikator yang bisa diperiksa publik. Lima ujian berikut dapat dipakai:

  1. Kemiskinan perdesaan: turun dari 19,86 persen menuju target RPJMD, bukan hanya kemiskinan provinsi.
  2. Pendapatan petani dan nelayan: diukur melalui Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.
  3. Nilai tambah: berkurangnya komoditas yang dijual sebagai bahan mentah, dengan infrastruktur (jalan produksi, penyimpanan, pelabuhan) dan industri pengolahan dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan ekonomi.
  4. Kesenjangan antardaerah: selisih kemiskinan antara kabupaten dengan angka tertinggi dan terendah menyempit.
  5. Transparansi anggaran: realisasi per program diumumkan dan dapat dibandingkan dengan target.

Kesinambungan dan pengawasan publik

RPJMD dimaksudkan memberi kesinambungan melampaui pergantian pemimpin. Ujiannya terletak pada konsistensi pelaksanaan. Program unggulan di sektor pertanian, penguatan usaha kecil, pendidikan, kesehatan, industri pengolahan, dan pengembangan wilayah pesisir tidak boleh berganti arah hanya karena pergantian kepemimpinan. Gorontalo sudah pernah mencoba mengarahkan ekonominya pada jagung melalui program agropolitan pada awal pembentukan provinsi . Pelajaran dari pengalaman itu, tentang apa yang berlanjut dan apa yang terhenti, layak ditelaah.

Partisipasi warga juga perlu lebih dari prosedur. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) harus benar-benar memasukkan aspirasi petani, nelayan, perempuan, pemuda, warga desa, dan kelompok rentan. Pers lokal perlu melangkah lebih jauh dari memberitakan peresmian proyek, yaitu membandingkan target dengan realisasi dan membuka ruang bagi keluhan warga. Perguruan tinggi bisa memperkuat penelitian kebijakan tentang kemiskinan struktural, ekonomi pertanian, ketimpangan wilayah, dan politik anggaran.

Penutup: mengukur kemajuan sambut peringatan Hari Jadi

Lebih dari dua dekade setelah menjadi provinsi sendiri, Gorontalo mencatat perbaikan dengan kemiskinan turun dan ekonomi tumbuh. Tetapi kemiskinan perdesaan masih tinggi, ekonomi masih bertumpu pada sektor primer, dan kesenjangan antardaerah masih lebar. Karena itu, politik pembangunan perlu dievaluasi bukan hanya dari program yang selesai, tetapi juga dari perubahan yang dialami warga.

Ukuran kemajuan bukanlah megahnya gedung pemerintahan atau banyaknya proyek yang diresmikan. Ukurannya dapat diperiksa setiap tahun, apakah kemiskinan perdesaan turun, apakah Nilai Tukar Petani membaik, apakah lapangan kerja bertambah, dan apakah belanja daerah memperkuat sektor produktif. Tujuan akhir otonomi daerah bukan melahirkan pusat kekuasaan baru di tingkat lokal, melainkan menghadirkan kesejahteraan yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat. [**]

 

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *