Skandal Penyadapan Pejabat Negara, AMMPD Gorontalo Dukung Penuh Langkah Tegas Kapolri

BUTOTA, GORONTALO – Pengungkapan kasus dugaan penyadapan atau illegal access yang melibatkan oknum Perwira Tinggi (Pati) Polri memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Di Gorontalo, AMMPD (Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah) menyatakan sikap tegasnya untuk mendukung penuh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam mengusut tuntas skandal yang menargetkan kepala negara, pejabat tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.

Ketua AMMPD Gorontalo, Arif Rahim, menegaskan bahwa tindakan penyadapan tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin atau etik biasa, melainkan sebuah ancaman serius terhadap keamanan negara.

“Kami menanggapi sangat serius hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Mabes Polri. Ini bukan persoalan sepele. Penyadapan terhadap kepala negara, pejabat publik, hingga rekan-rekan LSM oleh oknum Pati adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ini jelas merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fatal,” tegas Arif Rahim kepada awak media di Gorontalo.

Arif menilai, privasi dan keamanan data, terutama yang menyangkut sirkulasi informasi di tingkat elit pemerintahan dan aktivis sipil, harus dilindungi oleh instrumen negara. Tindakan oknum Pati tersebut justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Bayangkan, jika sekelas kepala negara dan pejabat ring satu saja bisa disadap secara ilegal, bagaimana dengan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil? Praktik-praktik seperti ini memunculkan teror psikologis, membungkam kebebasan berekspresi, dan mengancam pilar-pilar demokrasi kita,” tambahnya.

Atas dasar tersebut, AMMPD Gorontalo memastikan akan berdiri di belakang Kapolri untuk mengawal kasus ini hingga terang benderang. Arif mengapresiasi keberanian institusi kepolisian yang secara terbuka menyampaikan borok di internalnya sendiri.

“Langkah Kapolri untuk membuka dan menindak tegas kasus ini ke publik patut diapresiasi tinggi. Sehingganya, kami AMMPD Gorontalo memberikan dukungan penuh dan pasang badan terhadap langkah Kapolri. Kami mendorong agar institusi Polri segera melakukan bersih-bersih dari oknum-oknum jenderal yang menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan gelap,” ujar Arif.

Lebih lanjut, Arif menuntut agar proses hukum berjalan transparan, tanpa pandang bulu, dan terbebas dari intervensi pihak mana pun. Ia meminta agar hukuman maksimal dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk efek jera.

“Tidak boleh ada kompromi hukum untuk pengkhianat konstitusi. Oknum Pati yang terbukti mendalangi illegal access ini harus disanksi paling berat. Seret ke pengadilan pidana dan berhentikan secara tidak hormat. Ketegasan inilah yang ditunggu oleh rakyat untuk mengembalikan marwah kepolisian,” pungkasnya. [Adv]