Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
Provinsi Gorontalo

Aroma Korupsi Menyengat, Kejati Didesak Usut Dalang Rekayasa SPJ POBSI Gorontalo

×

Aroma Korupsi Menyengat, Kejati Didesak Usut Dalang Rekayasa SPJ POBSI Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, GORONTALO – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari pusaran dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada pengelolaan anggaran di tubuh Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Gorontalo yang diduga sarat rekayasa.

Seorang sumber anonim mengungkap adanya kejanggalan serius dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) POBSI. Kepada media, ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo untuk segera turun tangan. Tidak sekadar mengecek tumpukan kertas administrasi, tetapi mengaudit silang antara SPJ, aliran uang, dan fakta realisasi di lapangan.

Advetorial

“Ketua KONI (Fikram Salilama) kabarnya sampai stres karena sudah tiga bulan SPJ POBSI tidak kunjung diserahkan. Beliau akhirnya memanggil Ketua dan Sekretaris POBSI ke Sekretariat KONI. Kami minta Kejati periksa detail SPJ ini, kuat dugaan itu direkayasa,” beber sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut.

Iklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan WinnetIklan Winnet

Menurut sumber, pertemuan di KONI itu justru membuka borok baru. Saat Fikram mempertanyakan dokumen tersebut, Ketua POBSI Thomas Mopili disebut kaget dan langsung mencecar sekretarisnya, Mimo.

“Saat itu Thomas bertanya ke Mimo, ‘Bo ngana bulum beken itu SPJ?’ (Kok kamu belum buat itu SPJ?). Jawaban Mimo cukup mengejutkan, ‘Bagaimana saya mo beken sementara uang samua sama ti Ketua. Kase kamari saya 30 juta, nanti saya mo beken depe SPJ’ (Bagaimana saya mau buat sementara uang semua di Ketua. Kasih ke saya 30 juta, nanti saya buatkan SPJ-nya),” ungkap sumber menirukan percakapan mereka.

Percakapan ini mengindikasikan persoalannya bukan sekadar keterlambatan administrasi. Jika dokumen pertanggungjawaban disiasati tanpa pijakan realisasi anggaran yang jelas, maka kuat dugaan terjadi manipulasi.

Aparat penegak hukum dituntut untuk membongkar siapa pemegang kendali anggaran sebenarnya, ke mana saja dana mengalir, siapa dalang penyusun SPJ, dan apakah isi laporan sesuai dengan kegiatan riil.

Untuk itu, sumber mendesak Kejati Gorontalo kembali memanggil Fikram Salilama guna memperjelas sejauh mana Ketua KONI tersebut mengetahui kisruh mangkraknya laporan POBSI.

“Coba Kejati periksa kembali Ketua Fikram dan selidiki lebih dalam SPJ yang pada akhirnya dibuat oleh Sekretaris POBSI Gorontalo itu,” tegasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Sekretaris POBSI Provinsi Gorontalo Hasyim Gawa memilih bungkam. Upaya konfirmasi dari awak media terkait tudingan rekayasa SPJ dan aliran dana tersebut belum mendapat respons. [**]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *