BUTOTA, GORONTALO KOTA –Pemerintah Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, terus mendorong peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelang batas waktu pembayaran pada 31 Oktober 2026.
Kepada BUTOTA, Lurah Limba B, Mohamad Rezky mengatakan hingga saat ini, realisasi PBB di wilayahnya telah mencapai sekitar 69 persen untuk pokok. Sementara jika dihitung bersama denda, realisasinya berada di kisaran 72 persen.
Menurut Rezky, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah kelurahan yang aktif turun langsung ke masyarakat, untuk melakukan penagihan.
“Alhamdulillah, sekarang kami di Kelurahan Limba B sudah di angka 69 persen untuk realisasi pokok. Kalau pokok plus denda sekitar 72 persen,” ujar Rezky.
Ia menjelaskan, pihak kelurahan juga mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo terkait pelayanan administrasi yang mensyaratkan kelengkapan PBB. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan karena keduanya merupakan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam proses penagihan, pihak kelurahan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan objek pajak berupa tanah warisan atau tanah kosong yang pemilik maupun ahli warisnya sulit ditemukan.
“Masih banyak tanah budel, tanah kosong, kemudian ada juga pemiliknya yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Jadi kami kesulitan menemukan orangnya untuk membayar,” jelasnya.
Selain itu, Rezky menyebut sebagian wajib pajak, khususnya pelaku usaha dan pemilik pertokoan, cenderung melakukan pembayaran mendekati batas waktu. Kondisi tersebut dipengaruhi besarnya nilai PBB yang harus dibayarkan, sehingga sebagian pelaku usaha memilih memutar modal terlebih dahulu.
Meski demikian, pihak kelurahan optimistis sisa waktu hingga 31 Oktober akan dimanfaatkan untuk menggenjot penagihan.
“Kami akan maksimalkan bulan ini sampai tanggal 31 Oktober,” katanya.
Di sisi lain, pelaksanaan dana kelurahan di Limba B saat ini telah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, anggaran diarahkan untuk pembangunan saluran di Jalan Kiai Mojo.
Sementara pada tahap kedua, pemerintah kelurahan melakukan pembangunan saluran di Jalan Muhammad Yamin, tepatnya di samping PLN, sekaligus melakukan pembersihan sejumlah saluran.
Rezky menargetkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada bulan ini.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur drainase menjadi salah satu prioritas karena kondisi wilayah Limba B yang membutuhkan perhatian terhadap sistem pengaliran air, khususnya dalam menghadapi musim hujan.
“Dengan adanya pembuatan drainase dan saluran, kami berharap kelurahan dan masyarakat lebih siap menghadapi musim hujan sehingga tidak terjadi genangan,” ujarnya.
Untuk persoalan sampah, pemerintah kelurahan juga terbantu dengan adanya program Getor. Program tersebut dinilai memudahkan pengangkutan sampah dari kawasan permukiman yang berada di dalam gang atau akses yang sulit dijangkau kendaraan besar.
Selain pembangunan, kegiatan keagamaan di Kelurahan Limba B juga terus berjalan. Aktivitas di masjid disebut cukup aktif, termasuk peran badan takmir dan TPQ.
Rezky juga menyampaikan adanya dukungan pemerintah kota terhadap imam dan guru mengaji melalui pembayaran insentif. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kegiatan keagamaan di tingkat kelurahan.
Sementara itu, salah satu keluhan yang cukup sering disampaikan masyarakat berkaitan dengan data desil, khususnya bagi warga yang merasa perlu melakukan pembaruan data.
Pemerintah Kelurahan Limba B, kata Rezky, berupaya memfasilitasi masyarakat yang ingin memperbarui data tersebut. Pembaruan dapat dilakukan melalui layanan yang tersedia di kelurahan maupun secara mandiri menggunakan aplikasi yang telah disediakan pemerintah.
“Kami setiap kali ada masyarakat yang datang pasti kami fasilitasi untuk pembaruan data desil. Pendamping PKH juga sangat membantu kami dalam persoalan data ini,” katanya.
Memasuki sekitar enam bulan menjalankan tugas di Kelurahan Limba B, Rezky mengaku telah melihat langsung karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatiannya adalah RT 1/RW 1 di Jalan Tengah. Kawasan tersebut sebelumnya pernah masuk dalam kategori kawasan kumuh dan kemudian mendapatkan perhatian melalui program penataan kawasan.
Kini, pemerintah kelurahan juga mulai membangun kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mendorong program Kelurahan Bersinar.
Menurut Rezky, terdapat sejumlah program yang akan diarahkan ke masyarakat, di antaranya program ketahanan keluarga dengan melibatkan anak-anak dan orang tua. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat peran keluarga dalam memberikan edukasi sejak dini.
Selain itu, terdapat pula program pemberdayaan masyarakat yang menyasar mantan pengguna narkotika. Mereka nantinya akan diberikan pelatihan keterampilan, salah satunya pembuatan kopi, dengan jumlah peserta sekitar 20 orang. Program tersebut juga direncanakan mendapat dukungan berupa bantuan peralatan usaha.
Rezky berharap berbagai program pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Harapannya, dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah ini, masyarakat bisa mengambil kesempatan untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.[AH/ZK]
