Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaDaerah

Isu PETI di Hulu Tiloan Mencuat Usai Banjir Gelondongan Kayu di Guamonial

×

Isu PETI di Hulu Tiloan Mencuat Usai Banjir Gelondongan Kayu di Guamonial

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, BUOL KAB – Turunnya tim lintas sektor untuk membersihkan tumpukan sisa kayu gelondongan di Desa Guamonial beberapa waktu lalu dinilai belum memberikan solusi konkret. Langkah pembersihan di bagian hilir dianggap hanya penanganan sementara dan belum menjawab ancaman banjir susulan yang sewaktu-waktu mengintai warga.

Persoalan di lapangan menuntut kewajiban pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum (APH) untuk berjalan beriringan dalam melahirkan solusi tegas dari akarnya. Pasalnya, di tengah masyarakat kini berkembang berbagai spekulasi liar yang menduga kuat bahwa material kayu tersebut berasal dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) maupun praktik pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hulu.

Advetorial

Menanggapi fenomena serta keresahan warga tersebut, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pogogul, Abram, angkat bicara. Ia meluruskan bahwa aliran yang membawa material kayu pada Jumat (20/11/2026) lalu sebenarnya berasal dari Sungai Tiloan, yang salah satu cabangnya menyatu dengan aliran Sungai Buol.

“Anggota saya sudah melaporkan bahwa sungai yang meluap itu bukan Sungai Buol secara langsung, melainkan Sungai Tiloan yang cabangnya menyatu ke Sungai Buol,” jelas Abram saat dikonfirmasi.

Berdasarkan pemetaan KPH Pogogul, di wilayah hulu Sungai Tiloan tepatnya di sekitar Kilometer 40 memang terdapat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat yang diperkirakan sudah berlangsung selama tiga hingga empat tahun terakhir. Menurut Abram, pembukaan lahan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) inilah yang memicu terbawanya potongan-potongan kayu ke hilir saat debit air meningkat.

Kendati demikian, Abram mengaku pihaknya belum menemukan bukti adanya praktik illegal logging berskala perkebunan di titik tersebut.

“Kalau illegal logging untuk pembukaan kebun besar di sekitar lokasi itu tidak kita temukan,” ujarnya.

Namun, ia tidak menampik adanya informasi mengenai aktivitas PETI di kawasan Tiloan Kilometer 40 berdasarkan hasil pengecekan sebelumnya. Abram menegaskan bahwa kompleksitas masalah di kawasan hulu tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan butuh penanganan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, APH, instansi kehutanan, hingga kesadaran masyarakat sendiri.

Saat ini, KPH Pogogul masih menunggu langkah taktis dari Pemerintah Kabupaten Buol. Bupati Buol dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi pada Senin mendatang untuk merumuskan tindakan lanjutan.

“Jika nantinya terbukti ada pembukaan lahan di dalam kawasan hutan negara, tentu akan ada penindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Abram.

Di sisi lain, Abram juga mengungkap kendala klasik di lapangan terkait minimnya daya jangkau pengawasan. KPH Pogogul saat ini hanya memiliki delapan personel Polisi Kehutanan (Polhut) untuk mengawasi luasan kawasan hutan negara mencapai sekitar 211.000 hektare.

“Dengan hanya delapan orang Polhut, sangat sulit bagi kami untuk menjangkau dan mengawasi seluruh kawasan hutan seluas 211.000 hektare secara maksimal,” keluhnya.

Ia pun mendesak agar sosialisasi mengenai batas kawasan hutan lindung dilakukan secara berkelanjutan dan dibarengi dengan penegakan hukum yang nyata. Baginya, kejadian tumpukan kayu gelondongan di jembatan Desa Guamonial menjadi alarm keras bagi keselamatan ekologis Kabupaten Buol.

“Kita semua tentu tidak ingin daerah ini terus dihantui bencana banjir seperti ini. Sudah 30 tahun saya tinggal di Buol, baru kali ini saya melihat fenomena kayu gelondongan sebanyak itu terbawa arus. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada,” pungkasnya.

Sumber : Kompas.com

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *