Soroti Pemprov Gorontalo Terkait Kandasnya Usulan Pahlawan, APKPD, Jangan Sekadar Seremonial!

BUTOTA, GORONTALO PROV – Tidak masuknya nama Prof. Dr. dr. Aloei Saboe dan sastrawan Hans Bague (H.B.) Jassin dalam daftar 19 penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2026 menuai sorotan dari Koordinator Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD), Wahyu Pilobu.

Wahyu menilai kegagalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Menurutnya, pengusulan dua tokoh besar yang memiliki jasa dan kontribusi nyata bagi bangsa itu tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administrasi maupun agenda seremonial pemerintah daerah.

Wahyu mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemprov Gorontalo dalam mengawal proses tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat. Sebab, perjuangan mengusulkan seseorang menjadi Pahlawan Nasional tidak cukup hanya dengan menyerahkan berkas dan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat kementerian.

“Jangan sampai pengusulan tokoh-tokoh besar Gorontalo ini, hanya sebatas menggugurkan kewajiban administrasi. Ini menyangkut kehormatan daerah, sejarah, dan pengakuan negara terhadap jasa putra-putri terbaik Gorontalo. Pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan dalam setiap tahapan perjuangannya,” tegas Wahyu.

Menurutnya, Pemprov Gorontalo harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga kedua nama tersebut kembali belum berhasil masuk dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional.

Apalagi, pengusulan Aloei Saboe dan H.B. Jassin bukan perkara baru, sebab kedua tokoh tersebut memiliki rekam jejak dan kontribusi yang telah dikenal luas. Karena itu, pemerintah daerah semestinya mampu membangun pengawalan yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan.

Wahyu juga mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah terkesan lebih menonjolkan publikasi saat penyerahan dokumen pengusulan, tetapi tidak mampu menunjukkan hasil nyata dari proses pengawalan tersebut.

“Kalau hanya datang menyerahkan berkas, kemudian dipublikasikan seolah-olah perjuangan sudah maksimal, lalu ketika hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat tidak ada penjelasan yang memadai, tentu ini patut dipertanyakan. Jangan jadikan penghormatan terhadap tokoh daerah sebatas panggung pencitraan,” sentilnya.

Ia berharap Pemprov Gorontalo tidak menjadikan keputusan tahun ini sebagai alasan untuk kembali menunda keseriusan. Sebaliknya, kegagalan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh proses, mulai dari kelengkapan dokumen, penguatan kajian sejarah, dukungan akademisi, hingga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurut Wahyu, nama Aloei Saboe dan H.B. Jassin bukan sekadar nama yang ingin dicantumkan dalam daftar Pahlawan Nasional. Keduanya merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Gorontalo yang sudah sepatutnya diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

“Pemprov jangan hanya pandai menyampaikan bahwa sedang berjuang. Masyarakat membutuhkan bukti keseriusan, transparansi, dan hasil kerja yang jelas. Kalau memang ada kekurangan dalam proses pengusulan, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” tandasnya.

APKPD berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi menyeluruh dan kembali mengawal pengusulan kedua tokoh tersebut pada kesempatan berikutnya. Jangan sampai Gorontalo terus kehilangan momentum untuk mendapatkan pengakuan nasional atas jasa tokoh-tokoh besarnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, memberikan klarifikasi mengenai proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah.

Reflin menjelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan 19 orang sebagai pahlawan nasional, di mana penganugerahan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada ahli waris keluarga pada Selasa (11/11/2026). Kendati usulan Prof. Aloei Saboe dan H.B. Jassin belum terakomodasi tahun ini, ia menegaskan bahwa pengusulan tersebut membutuhkan waktu dan tahapan ketat di tingkat pusat.

“Pengusulan ini dilakukan oleh semua provinsi. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan nama yang selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ungkap Reflin Buata, Rabu (11/11/2026).

Reflin menambahkan, pemerintah pusat menerapkan seleksi yang sangat ketat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kuota penetapan berkisar 10 nama, maka pada tahun 2026 jumlahnya bertambah menjadi 19 orang. Di sisi lain, usulan dari berbagai provinsi di Indonesia sangat banyak, baik yang diajukan secara berulang maupun usulan baru.

“Semua provinsi mengusulkan kepada presiden melalui Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dijabat oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan. Provinsi lain juga sudah banyak kali mengusulkan, namun karena keterbatasan jumlah yang diberi gelar maka kita butuh bersabar sambil terus meyakinkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia juga membeberkan bahwa pengusulan Prof. Aloei Saboe sebagai Pahlawan Nasional sejauh ini sudah tujuh kali diajukan oleh Pemprov Gorontalo. Sementara untuk H.B. Jassin tercatat sudah enam kali diusulkan. Pemprov Gorontalo memandang kedua tokoh tersebut sangat layak mendapat penghargaan tertinggi negara mengingat rekam jejak dan jasa besar mereka di bidang kesehatan serta sastra. [Adv]