Indra Gobel: Bantuan Rp5 Juta Harus Jadi Jalan Kemandirian Ekonomi, Bukan Sekadar Bantuan Sesaat

BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan sosial ekonomi. Tidak sekadar memberikan bantuan, pemerintah ingin memastikan masyarakat penerima manfaat mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan program tahun ini, terdapat 171 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran dengan dukungan bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap keluarga.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 KPM dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan. Sementara delapan KPM lainnya tidak dapat dilakukan penyaluran karena tidak memenuhi ketentuan program, di antaranya berkaitan dengan indikasi aktivitas judi online dan perpindahan alamat atau domisili.

Indra menegaskan, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program agar anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberian bantuan sosial. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan, keterampilan, dan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan secara mandiri.

“Kami berharap bantuan yang diberikan pemerintah ini tidak hanya dipandang sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi menjadi modal awal bagi keluarga penerima manfaat untuk membangun dan mengembangkan usaha. Pemerintah ingin masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara lebih mandiri,” tegas Indra Gobel.

Ia menjelaskan, bantuan sebesar Rp5 juta tentu memiliki arti penting bagi keluarga penerima manfaat, khususnya mereka yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha. Namun, bantuan modal saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan suatu usaha.

Ada masyarakat yang telah memiliki keterampilan, tetapi belum memahami pengelolaan keuangan. Ada pula yang sudah menjalankan usaha kecil, namun masih menghadapi kendala pemasaran dan pengembangan usaha.

Karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dikelola secara produktif.

“Harus ada kemauan untuk berusaha, pengetahuan dalam mengelola keuangan, serta pendampingan yang berkelanjutan. Karena itu, kami meminta para pendamping benar-benar menjalankan tugasnya, tidak sekadar memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga mengawal bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan dan sejauh mana usaha keluarga penerima manfaat berkembang,” ujarnya.

Indra juga mengingatkan agar pendamping tidak hanya menjalankan tugas administratif. Mereka harus membangun komunikasi dengan keluarga penerima manfaat, memahami kondisi masing-masing, serta membantu mencari solusi ketika usaha yang dijalankan menghadapi kendala.

Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak merasa berjalan sendiri setelah menerima bantuan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan, transparansi, dan pembaruan data penerima manfaat. Hal ini diperlukan agar program pemberdayaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak salah sasaran.

Indra menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan ataupun jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan. Lebih dari itu, perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat harus menjadi ukuran utama.

“Ukuran keberhasilan program ini bukan hanya berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi perubahan apa yang bisa dirasakan masyarakat setelah menerima bantuan. Kita ingin ada keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan penghasilan, kemudian mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Itulah tujuan pemberdayaan yang ingin kita capai di Kota Gorontalo,” ungkapnya.

Ia berharap, apabila semakin banyak keluarga mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, dampaknya juga akan dirasakan terhadap penguatan perekonomian masyarakat Kota Gorontalo secara keseluruhan.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar atas perhatian dan dukungan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Gorontalo.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026 itu secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Gorontalo.

Melalui program ini, Pemkot Gorontalo berharap bantuan sosial tidak hanya menjadi instrumen untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi titik awal lahirnya keluarga-keluarga yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki kemampuan memperbaiki taraf hidupnya. [Adv]