Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres kepada Prabowo

BUTOTA, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengatakan pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya Bapak Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia mengatakan Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Anggota DPR Mardani Ali Sera membenarkan adanya penandatanganan usulan tersebut. Ia mengatakan surat pengajuan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR, sebagaimana diberitakan detikNews, Selasa (10/11/2026).

Polemik ini berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang setara dengan pendidikan minimal SMA.

Namun, MK tidak menerima permohonan yang diajukan pemohon karena persoalan kedudukan hukum. Temuan tersebut juga tidak serta-merta menjadi dasar pembatalan atau pendiskualifikasian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu penggunaannya adalah untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan.

Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (7/10/2026). [Adv]