BUTOTA, GORONTALO KOTA – Dugaan praktik pemerasan yang melibatkan oknum petugas terhadap penambang lokal kembali menjadi sorotan. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menerima kedatangan sejumlah perwakilan penambang guna mendengarkan keluhan sekaligus memeriksa dokumen aduan yang diserahkan.
Berbeda dari pertemuan awal, para penambang kali ini datang membawa berkas yang diklaim sebagai bukti tindakan sewenang-wenang petugas di lapangan. Kendati demikian, Adhan memilih bersikap lugas dan terukur. Politisi senior dari Pemerintah Kota Gorontalo tersebut secara tegas menolak bukti awal tersebut karena dinilai belum memenuhi standar validitas hukum.
“Yang mereka bawa tidak begitu valid. Saya tolak, saya minta buktinya harus akurat,” ujar Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.
Wali kota dua periode tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara hukum tidak bisa bertumpu pada pengakuan lisan semata. Menurutnya, setiap aduan masyarakat yang menyangkut dugaan pelanggaran aparat harus ditopang oleh fakta konkret, detail, serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berhenti sekadar menjadi isu liar.
Meski menolak berkas awal, Adhan memastikan pihak pemerintah daerah tetap membuka pintu bagi para penambang untuk melengkapi aduan mereka. Ia mendorong warga untuk mengumpulkan alat bukti yang jauh lebih solid agar kasus ini memiliki pijakan hukum yang kuat saat ditindaklanjuti.
Ia juga mengimbau para penambang agar tidak gentar menghadapi dugaan intimidasi atau pemerasan, selama mereka mengantongi bukti yang tidak terbantahkan. Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengawal langsung perkara ini hingga ke tingkat pusat jika seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi.
“Saya siap membawanya ke Pak Presiden. Saya akan pasang badan, asalkan buktinya kuat,” tegas Adhan.
Sikap tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa Pemkot Gorontalo siap berdiri membela hak-hak warga, sekaligus mengingatkan pentingnya kelengkapan fakta dan bukti yang sah dalam menuntut keadilan. [Adv]
