BUTOTA, GORONTALO – Aksi unjuk rasa besar-besaran mewarnai depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Rabu siang (14/10/2026). Ribuan massa yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo bersama elemen masyarakat, turun ke jalan melakukan aksi protes.
Aksi turun jalan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. Kedatangan massa tak lain untuk menuntut keadilan atas dua persoalan hukum yang dinilai timpang dan sarat akan indikasi kriminalisasi terhadap pimpinan daerah.
Dalam orasinya, massa membawa dua tuntutan harga mati. Pertama, mendesak Polda Gorontalo menghentikan penyelidikan dugaan pengrusakan eks rumah jawatan (Kantor Pos) yang diklaim sebagai cagar budaya. Penanganan kasus ini dinilai janggal dan murni bentuk kriminalisasi terhadap Wali Kota Gorontalo, mengingat kewenangan penetapan status cagar budaya berada di ranah yang berbeda.
Kedua, massa mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera mengusut tuntas dan menetapkan tersangka oknum polisi yang melakukan penyerangan serta pengrusakan Kantor Satpol PP Kota Gorontalo beberapa waktu lalu. Pihak Pemkot dan masyarakat menilai penanganan kasus kekerasan terhadap anggota Satpol PP ini terkesan jalan di tempat dan sengaja didiamkan.
Suasana di depan Mako Polda Gorontalo sempat memanas. Massa aksi yang merangsek maju sempat bergesekan dengan barikade aparat kepolisian yang berjaga ketat, lantaran Kapolda Gorontalo tak kunjung keluar menemui para demonstran.
Dari atas mobil komando, Koordinator Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu (AMKGB), Amin Mootalu, meluapkan kekecewaannya dengan lantang. Ia mengutuk keras lambannya penanganan kasus Satpol PP berbanding terbalik dengan gerak cepat polisi membidik Wali Kota.
“Kehadiran kami di sini jelas, kami menuntut keadilan! Jangan ada tebang pilih hukum di Gorontalo. Kasus Satpol PP yang jelas-jelas markasnya dirusak dan anggotanya dipukuli oknum polisi, sampai detik ini mandek. Pelakunya dibiarkan bebas, tidak ada tersangka! Tapi giliran Wali Kota kami, dicarikan-carikan kesalahan lewat urusan cagar budaya yang cacat prosedur. Ini murni kriminalisasi, dan kami tidak akan diam!” tegas Amin di hadapan lautan massa.
Menutup orasinya, Amin memberikan peringatan keras. Jika pihak kepolisian menutup mata dan bersikeras memaksakan proses hukum terhadap Wali Kota, massa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan gelombang yang jauh lebih besar.
Amin juga dengan lantang menyentil kinerja Polda Gorontalo yang dinilai tebang pilih dan hanya sibuk mencari-cari kesalahan kepala daerah. Ia mempertanyakan keseriusan aparat dalam menangani berbagai mega kasus di Provinsi Gorontalo yang justru dibiarkan mengendap.
“Kenapa malah sibuk mengkriminalisasi Wali Kota? Padahal di depan mata, begitu banyak kasus besar di Provinsi Gorontalo yang tak kunjung selesai! Kasus mafia tambang ilegal dibiarkan, persoalan mafia BBM tidak ada kejelasan, hingga sindikat penyelundupan sianida yang belum berakhir. Kenapa kasus-kasus besar dan merugikan daerah ini didiamkan, tapi kepala daerah kami justru dicarikan kesalahannya?” cecarnya penuh tanda tanya.
Usai menyampaikan tuntutan dan peringatan kerasnya, ribuan massa akhirnya membubarkan diri secara tertib meninggalkan Mapolda Gorontalo, seraya membawa ancaman akan kembali melumpuhkan jalanan jika keadilan tidak segera ditegakkan. [Z]
